​

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, menyampaikan rasa mendalam atas fenomena kemarau panjang yang memicu krisis air bersih dan kebakaran hutan di Kabupaten Fakfak.

​Hal tersebut disuarakan Amir Rumbouw saat memimpin Pembukaan Rapat Paripurna ke-Sembilan Masa Sidang ke-Tiga di Ruang Sidang DPRK Fakfak, Sabtu, 26 September 2026.

​Dalam sidang yang didampingi para Wakil Ketua DPRK serta dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbitendik, unsur Forkopimda, dan pimpinan OPD, Amir Rumbouw membeberkan tiga dampak krusial kemarau: mengeringnya sumber air bersih utama, maraknya karhutla, dan kegagalan panen.

​Atas kondisi ini, DPRK Fakfak menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Fakfak, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah distrik dan kampung yang bergerak cepat membantu warga terdampak.

​Amir Rumbouw juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menghemat udara bersih serta tidak membakar lahan maupun sampah secara serampangan.

​”Mari kita jaga kesehatan, ikuti Arah resmi pemerintah mengenai kondisi cuaca, dan bersama-sama berdoa agar cobaan ini segera berlalu,” imbau Amir.

​Menutup Arahnya, Ketua DPRK mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan OPD untuk bersungguh-sungguh mengawali pembahasan RAPBD-P 2026 agar tuntas tepat waktu demi kepentingan rakyat Fakfak.***

The post Buka Paripurna RAPBD-P, Amir Rumbouw Soroti Krisis Air dan Karhutla di Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak resmi membuka Rapat Paripurna ke-Sembilan Masa Sidang ke-Tiga Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama DPRK Fakfak, Sabtu, 26 September 2026.

​Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, dengan didampingi Wakil Ketua I Siti Rahma Hegemur, Wakil Ketua II Abdul Rahman, dan Wakil Ketua III Domianus Tuturop.

​Dari total 25 Anggota DPRK Fakfak, sebanyak 20 anggota dewan hadir dalam sidang tersebut.

​Pembukaan rapat dihadiri langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, jajaran Forkopimda, serta para Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Fakfak.

​Agenda utama paripurna dicanangkan untuk memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Fakfak mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

​Pembahasan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Perubahan KUA-PPAS yang disetujui bersama antara Pemkab dan DPRK pada Rabu, 23 September 2026 lalu, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019.

​Berdasarkan dokumen resmi eksekutif, target Pendapatan Daerah pada APBD-P 2026 diproyeksikan naik 4 persen atau bertambah Rp49,70 miliar, dari semula Rp1,226 triliun menjadi Rp1,275 triliun.

Sementara itu, postur Belanja Daerah diproyeksikan naik 8,9 persen atau bertambah Rp112,32 miliar, dari semula Rp1,263 triliun disesuaikan menjadi Rp1,376 triliun.

Meskipun berkas Raperda baru diterima dua hari lalu, Amir Rumbouw menegaskan komitmen jajaran dewan untuk menuntaskan pembahasan secara mendalam demi kepentingan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.***

The post Didampingi Tiga Wakil, Amir Rumbouw Buka Paripurna RAPBD-P 2026 di DPRK Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Meski sempat tertunda beberapa jam dari jadwal yang direncanakan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak akhirnya resmi mengetok palu dan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

​Hasil pantauan langsung media Infofakfak.com di ruang sidang paripurna, agenda penting penataan anggaran daerah ini sedianya diadakan mulai pukul 20.00 WIT. Namun akibat dinamika penyiapan dokumen, rapat paripurna marathon tersebut baru resmi dibuka tepat tengah malam pukul 00.00 WIT dan berakhir hingga pukul 01.26 WIT dini hari.

​Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw, S.T., serta dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik. Namun, pantauan media ini di lokasi mencatat pemandangan menarik, di mana meski dua pimpinan tertinggi daerah hadir langsung mengawal persidangan hingga dini hari, agenda penting ini justru hanya dihadiri oleh beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja.

Dalam Penutupnya, Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw menegaskan bahwa penyesuaian KUPA-PPAS Perubahan ini merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan DPRK Fakfak untuk memastikan prioritas program daerah berjalan tepat sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

​Melalui ketokan palu kesepakatan DPRK Fakfak pada dokumen KUPA-PPAS Perubahan TA 2026 ini, target Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1.267.283.121.818,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua puluh satu ribu delapan ratus belas rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp 3.356.029.884,32 (tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), sehingga diproyeksikan menjadi Rp 1.270.639.151.702,32 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima seratus puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah koma tiga puluh dua sen).

Semenara itu, untuk alokasi Belanja Daerah yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 1.304.864.388.116,35 (satu tiga ratus empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah koma puluh lima sen), disetujui mengalami peningkatan sebesar Rp 65.870.991.931,07 (enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan ratus sembilan puluh satu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah koma tujuh sen). Dengan demikian, total Belanja Daerah Fakfak setelah perubahan izin mencapai Rp 1.370.735.380.047,42 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh dua sen).

​Sebagai bentuk pengawasan fungsi anggaran, Amir Rumbouw mewakili seluruh Anggota DPRK Fakfak melayangkan empat penekanan keras kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran pimpinan OPD. DPRK meminta agar seluruh hasil kesepakatan diukur secara terukur, menjadikan KUPA-PPAS Perubahan sebagai satu-satunya referensi penyusunan RKA-OPD agar tidak ada penggeseran anggaran di luar persetujuan dewan, membatasi perubahan anggaran susulan, serta mempercepat perampungan berkas dokumen APBD Perubahan 2026 mengingat waktu yang kian terbatas.

​Tidak hanya mengawal anggaran, lembaga legislatif ini juga menyuarakan masyarakat terkait bencana kemarau panjang yang tengah melanda wilayah Kabupaten Fakfak. Amir Rumbouw mengapresiasi langkah tanggap Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik yang sigap menyalurkan bantuan air bersih, sembari mengimbau warga Fakfak untuk bijak menggunakan air serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

​Tepat pukul 01.26 WIB dini hari, tiga kali ketukan palu dari pimpinan sidang DPRK Fakfak resmi menutup Rapat Paripurna sekaligus menandai dibukanya tahap finalisasi Peraturan Daerah APBD Perubahan 2026.***

The post Ketok Palu KUPA-PPAS Perubahan 2026: Sempat Molor Hingga Tengah Malam, APBD Fakfak Disetujui Rp 1,37 Triliun appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Ketua BKPRMI Kabupaten Fakfak, Amir Rumbouw, mengajak generasi muda Islam kembali meramaikan masjid. Ia menilai keberadaan anak muda di masjid tidak seharusnya terbatas pada waktu shalat, tetapi juga terlihat dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di lingkungan masjid.

Hal itu disampaikan Amir saat Harlah ke-49 BKPRMI Kabupaten Fakfak yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja (Raker), yang bertempat di Aula Kemenag Fakfak pada Sabtu 5 September 2026.

Dalam rangkaian acara tersebut, doa bersama digelar sebelum pemotongan tumpeng oleh Amir Rumbouw. Dari peringatan itu, Amir kembali menyoroti hubungan generasi muda dengan masjid yang menurutnya perlu diperkuat.

“Harapan kita dari milad ini adalah menghimbau seluruh generasi muda, khususnya generasi Islam, agar kembali ke masjid. Masjid tidak hanya ramai pada waktu-waktu salat saja, tetapi semua kegiatan, baik seremonial maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, seharusnya dipusatkan dan berangkat dari masjid,” ujar Amir.

Ia mengatakan, masjid bisa menjadi tempat anak muda melakukan kegiatan bersama. Tidak sebatas kegiatan keagamaan, berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan juga dapat dijalankan dari lingkungan masjid.

Pesan itu disampaikan Amir di tengah kehidupan generasi muda yang semakin dekat dengan teknologi. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan pegangan yang kuat agar anak muda tetap memiliki arah dalam kehidupan sehari-hari.

“Target BKPRMI Kabupaten Fakfak adalah mempersiapkan generasi muda yang mencintai Al-Qur’an dan menghidupkan masjid. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat beserta dampak sosialnya, kita ingin generasi muda tetap menjadikan Al-Qur’an dan masjid sebagai pegangan utama,” pungkasnya.***

The post Amir Rumbouw: Masjid Jangan Hanya Ramai Saat Waktu Shalat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Fakfak memperingati Milad ke-49 sekaligus menggelar Rapat Kerja (Raker) di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak, Distrik Fakfak, Sabtu 5 September 2026.

Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Fakfak, Amir Rumbouw, dalam kesempatan itu mengingatkan agar organisasi tidak hanya muncul saat kegiatan seremonial. Ia meminta BKPRMI memperbanyak kegiatan yang menyentuh masyarakat, terutama pembinaan anak muda, pendidikan Al-Qur’an dan pemberdayaan ekonomi umat.

“Kita ingin meninggalkan paradigma bahwa organisasi hanya hidup ketika ada kegiatan seremonial. BKPRMI harus hadir di tengah masyarakat, baik dalam pembinaan anak muda, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pendidikan Al-Qur’an,” tegas Amir.

Menurut Amir, usia 49 tahun menjadi waktu yang tepat bagi BKPRMI untuk melihat kembali perjalanan organisasi. Ia ingin kerja organisasi ke depan tidak berhenti pada kegiatan yang ramai di masjid, tetapi berlanjut pada pembinaan yang membentuk anak muda dan memberi manfaat di lingkungan mereka.

Perkembangan teknologi juga menjadi perhatian Amir. Ia menilai cara pembinaan generasi muda perlu mengikuti perubahan zaman. Teknologi, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dan komunikasi dengan anak-anak muda.

Di sisi lain, kerja sama dengan pemerintah daerah, ulama, pengurus masjid dan unsur masyarakat dinilai penting agar program BKPRMI dapat berjalan lebih luas.

Amir menilai keberhasilan pembinaan remaja masjid bukan semata-mata dilihat dari banyaknya pemuda yang hadir dalam kegiatan. Ukuran yang lebih penting adalah ketika mereka mampu membawa nilai yang diperoleh dari masjid dan kemudian mengambil peran di tengah masyarakat.

“Masjid bukan sekadar tempat salat, tetapi harus menjadi pusat pembinaan karakter, kepemimpinan, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk mewujudkan hal ini, kami membutuhkan kolaborasi erat dari pemerintah daerah, ulama, pengurus masjid, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Raker dan Milad ke-49 BKPRMI Kabupaten Fakfak mengangkat tema “Menyongsong Setengah Abad BKPRMI: Transformasi Gerakan Pemuda Remaja Masjid Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Kantor Kemenag Fakfak, Domisianus Nandus; Plt. Seksi Pendidikan Islam, Yahya Bin Tahir; serta Pasi Ter Kodim Kapten Inf. Bismacab mewakili Dandim 1803/Fakfak. Hadir pula perwakilan MUI, Muhammadiyah, NU, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Memasuki usia menuju setengah abad, BKPRMI Fakfak akan melanjutkan konsolidasi organisasi dan kaderisasi pemuda. Raker menjadi bagian dari pembahasan program kerja agar kegiatan yang dijalankan tidak hanya berlangsung di lingkungan internal organisasi, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.***

The post Milad ke-49 di Fakfak, BKPRMI Dorong Kerja Nyata dari Masjid untuk Masyarakat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak langsung menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Kokas terkait perbaikan dan penyelesaian pembangunan ruas jalan utama di Distrik Kokas.

Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, memastikan bahwa ini akan mengawal langsung aspirasi masyarakat tersebut dan membawanya ke Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sikap itu disampaikan Amir setelah menerima audiensi Aliansi Masyarakat Kokas. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat memberikan waktu 7×24 jam agar aspirasi terkait kondisi dan penyelesaian pembangunan jalan segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Amir menyatakan tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti di tingkat kabupaten. Seluruh dokumen yang disampaikan masyarakat akan segera dibawa ke Manokwari untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah provinsi.

“Aspirasi dan seluruh dokumen hari ini pasti kami dorong ke provinsi. Baik Dewan, Pemda, maupun masyarakat, mari kita sama-sama kawal proses ini dari kabupaten hingga ke provinsi,” tegas Amir.

Amir mengatakan, pengawalan tersebut juga berkaitan dengan upaya mendorong kebutuhan anggaran penanganan jalan agar dapat diperjuangkan dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD Induk 2027.

Ia menegaskan, persoalan jalan di Kokas perlu mendapat perhatian serius karena kewenangan ruas jalan tersebut berada di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Oleh karena itu, kata Amir, DPRK Fakfak bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat harus memiliki langkah yang sama dalam mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat provinsi.

“Ini bukan hanya tugas Dewan, Pemkab dan masyarakat juga mari kita kawal bersama, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kokas bisa benar-benar mendapat perhatian dari provinsi,” ujarnya.

Amir juga meminta masyarakat memahami adanya kendala teknis dalam proses perjalanan dari Fakfak menuju Manokwari. Perjalanan menuju ibu kota provinsi membutuhkan waktu dan dalam kondisi tertentu harus melalui transit di Sorong.

Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Fakfak DPRK untuk menunda tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.

“Kewenangan jalan ini ada di provinsi. Perjalanan dari Fakfak ke Manokwari butuh waktu dan koordinasi beberapa hari. Namun kami tekankan, Pemkab dan DPRK Fakfak tidak tutup mata dan hari ini juga langsung kami tindak lanjuti,” pungkas Amir.

Usai menerima aspirasi tersebut, DPRK Fakfak memastikan langkah selanjutnya adalah membawa langsung dokumen tuntutan masyarakat Kokas ke Manokwari untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.***

The post Aliansi Kokas Tuntut Perbaikan Jalan, DPRK Fakfak “Pasang Badan” Kawal ke Provinsi appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw mengingatkan anggota Paskibra untuk menjadikan masa pelatihan dan pelatihan sebagai momentum membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap tanah air.

Pesan tersebut disampaikan Amir Rumbouw usai menghadiri prosesi pengukuhan anggota Paskibra Kabupaten Fakfak yang berlangsung di Gedung KONI Fakfak, Minggu 16 Agustus 2026. Para anggota Paskibra akan bertugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di Stadion 16 November Fakfak.

Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak dan berlangsung tertib. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibra telah menjalani pemusatan latihan dan pelatihan secara intensif selama kurang lebih tiga bulan.

“Hari ini pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, telah mengukuhkan adik-adik Paskibra untuk bertugas pada upacara 17 Agustus besok. Mereka ini sudah digembleng kurang lebih selama tiga bulan,” ujar Amir Rumbouw saat diwawancarai usai acara pengukuhan.

Menurut Amir, pelatihan yang dijalani para anggota Paskibra tidak hanya untuk mempersiapkan mereka menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus. Lebih dari itu, latihan fisik dan mental selama masa pelatihan diharapkan mampu membentuk karakter, menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, serta memperkuat rasa cinta terhadap tanah air.

Dikatakannya, menjadi anggota Paskibra merupakan pengalaman berharga bagi para pelajar. Proses latihan yang mereka jalani selama kurang lebih tiga bulan diharapkan dapat menjadi bekal untuk terus menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan.

Menurut Amir, nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti pelatihan seharusnya tidak berhenti setelah tugas pengibaran dan penurunan bendera selesai. Ia berharap pengalaman tersebut dapat terus dibawa dan diterapkan oleh para anggota Paskibra dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat.

Menutup keterangannya, Amir Rumbouw menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Paskibra yang telah mengikuti proses latihan dan pelatihan selama kurang lebih tiga bulan.

Ia berharap seluruh rangkaian tugas Paskibra pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari pengibaran hingga penurunan Sang Saka Merah Putih, dapat berjalan lancar, tertib, dan tanpa hambatan.***

The post Paskibra Fakfak Dikukuhkan, Amir Rumbouw Titip Pesan Disiplin dan Tanggung Jawab appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amrin Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak membuka Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2025.

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Fakfak, Senin 20 Juli 2026, dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, ST. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRK memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-11 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Prestasi WTP ini merupakan bukti adanya peningkatan kualitas perencanaan serta sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Amir Rumbouw dalam pidato pembukaan sidang.

Menurutnya, predikat WTP patut diapresiasi, namun tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Keberhasilan pengelolaan anggaran, kata dia, tidak hanya dilihat dari hasil audit BPK, tetapi juga sejauh mana anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kualitas anggaran pengelolaan tidak hanya berpedoman pada hasil audit BPK, tetapi yang paling utama adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Catatan serta rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga harus terus ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Fakfak mencatat realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan capaian yang cukup baik.

Untuk pendapatan daerah, dari target sebesar Rp1.384.981.347.059,16, terealisasi sebesar Rp1.340.459.307.588,65 atau mencapai 96,79 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp1.455.751.670.258,31 terealisasi sebesar Rp1.311.128.399.441,90 atau sebesar 90,07 persen.

DPRK Fakfak menilai pencapaian tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan. Namun penggunaan anggaran tetap harus diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain pembahasan LPj APBD 2025, Ketua DPRK Fakfak juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusung segera melengkapi dokumen dua usulan Raperda tambahan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses pembahasan regulasi daerah dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan administratif.

Dalam kesempatan yang sama, Amir Rumbouw turut menyampaikan penghargaan kepada mantan Kapolres Fakfak, AKBP Dr. Hendriyana, SE, MH, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Fakfak.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolres Fakfak yang baru, AKBP Naim Ishak, SH, serta berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

“Selamat datang di negeri Mbaham. Kami berharap di bawah kepemimpinan yang baru, Polres Fakfak dapat terus memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan rasa aman, serta menjaga kepastian hukum yang adil bagi masyarakat,” ujar Amir.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 182/Jazirah Onim, Pj. Sekretaris Daerah Fakfak, pimpinan instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, serta pimpinan dan anggota DPRK Fakfak.***

The post DPRK Fakfak Bahas LPj APBD 2025, Apresiasi WTP ke-11 dan Ingatkan Dampak Anggaran bagi Masyarakat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn

INFOFAKFAK.COM – Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, S.T., menegaskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Fakfak harus menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani kecil, dan nelayan lokal.

Ia menekankan, kehadiran MBG tidak boleh hanya dimaknai sebagai program pemenuhan gizi semata, tetapi juga sebagai peluang memperkuat rantai ekonomi daerah. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut perlu diprioritaskan dari potensi lokal sebelum mendatangkan pasokan dari luar daerah.

“Program nasional MBG tujuannya menghidupkan UMKM di masing-masing daerah. Nelayan bisa menghadirkan ikan, petani menghadirkan sayur dan buah. Jadi kehadiran MBG harus berdampak langsung pada pelaku usaha kecil di daerah,” tegas Amir.

Ia mengingatkan, apabila ketersediaan bahan pangan di Fakfak mampu memenuhi kebutuhan program dengan mutu yang terjamin, maka pasokan dari luar daerah sebaiknya dibatasi. Langkah itu dinilai penting agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam daerah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam daerah, sebaiknya bahan dari luar dibatasi dulu atau jangan dulu masuk. Kita harus utamakan potensi yang ada di sini,” ujarnya.

Amir juga mendorong pelaku usaha di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempersiapkan diri secara serius, termasuk memastikan kontinuitas pasokan dan kualitas bahan pangan. Kesiapan tersebut menjadi kunci agar produk lokal mampu memenuhi standar program.

Ia turut mengajak petani dan nelayan Fakfak untuk melihat MBG sebagai peluang ekonomi jangka panjang. Dengan mempersiapkan produksi sejak dini, masyarakat lokal diharapkan mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program tersebut.

“Program ini sebenarnya untuk menghidupkan petani kecil dan nelayan di Fakfak. Jadi mereka harus mempersiapkan diri agar bisa mensuplai kebutuhan MBG,” katanya.

Selain itu, Amir meminta pemerintah daerah melakukan survei pasar dan lapangan guna memetakan kemampuan produksi lokal. Hasilnya diharapkan menjadi dasar kebijakan agar distribusi bahan pangan benar-benar berpihak pada potensi daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan MBG di Fakfak sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta petani dan nelayan lokal, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.***

The post Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw Dorong MBG Jadi Motor Penggerak UMKM dan Produk Lokal, Batasi Pasokan dari Luar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak resmi menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, dengan pendapatan daerah yang disetujui sebesar Rp 1,384 triliun. Senin, 29 September 2025.

Rincian Pendapatan dan Belanja

Dalam rapat paripurna ke-13 DPRK Fakfak, pendapatan daerah tersebut berasal dari beberapa pos:

Sumber Pendapatan Jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 44,31 miliar

Pendapatan Transfer Rp 1,307 triliun

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 33,20 miliar

Sementara itu, besaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,455 triliun, meliputi:

Belanja operasi: Rp 1,08 triliun

Belanja modal: Rp 169,99 miliar

Belanja tak terduga: Rp 7,75 miliar

Belanja transfer: Rp 197,33 miliar

Karena belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit sebesar Rp 70,77 miliar. Namun, defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto agar APBD-P tetap berimbang.

Pernyataan Pemerintah Daerah

Dalam pidatonya, Bupati Fakfak, Samaun, menegaskan bahwa keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan kesepahaman dalam menetapkan arah pembangunan daerah.

Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengeksekusi program yang telah disahkan mengingat sisa waktu efektif dalam tahun anggaran tinggal sekitar tiga bulan.

Menurut Bupati, meskipun Rancangan Perubahan APBD ini belum sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi masyarakat atau kebutuhan pemerintah — terutama karena keterbatasan anggaran dan waktu — tetap sudah disusun berdasarkan skala prioritas dan dengan penajaman target kinerja.

Visi yang dijadikan landasan dalam APBD-P tersebut adalah “Fakfak Membara: Mandiri, Sejahtera, Aman, dan Berdaya Saing Berlandaskan Keberagaman.”

Catatan Penting dan Tantangan ke Depan

1. Ketepatan pelaksanaan

Dengan sisa waktu yang tidak lama dalam tahun anggaran, efektivitas dan kecepatan OPD dalam merealisasikan program menjadi sangat krusial agar tidak banyak program yang tertunda.

2. Keterbatasan ruang fiskal

Besarnya defisit dan ketergantungan terhadap pembiayaan menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk manuver keuangan daerah masih terbatas.

3. Aspirasi masyarakat dan inklusivitas

Penyusunan APBD-P yang belum sepenuhnya mengakomodir semua aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri agar pembangunan dirasakan secara merata.

4. Akuntabilitas & transparansi

Dengan pergeseran sumber daya dan prioritas dalam perubahan APBD, pengawasan DPRK dan publik terhadap pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan.***

The post DPRK Fakfak Tetapkan APBD-P 2025: Pendapatan Daerah Rp 1,384 Triliun appeared first on Infofakfak.com.