Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, –Pemerintah Kabupaten Fakfak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Pariwari Tahun Anggaran 2026, Kamis, 12 Maret 2026, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat distrik.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos.,M.AP., Wakil Bupati, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., Anggota DPRK Fakfak, Kepala Distrik Pariwari, para Kepala Kampung dan Lurah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta Masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Samaun menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan program pembangunan daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia meminta seluruh kepala kampung dan aparat distrik agar serius dalam menyampaikan usulan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Musrenbang ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Karena itu saya minta kepala kampung dan aparat distrik menyampaikan usulan yang benar-benar menjadi prioritas warga,” ujar Bupati.

Menurutnya, ada dua persoalan utama yang menjadi fokus pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ke depan, yakni penyediaan air bersih dan listrik bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan pembenahan data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Bupati menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dari pemerintah pusat menggunakan data resmi yang bersumber dari pendataan di tingkat kampung dan kelurahan.

Karena itu, ia meminta aparat distrik, pemerintah kampung, RT/RW, serta dinas terkait segera melakukan perbaikan data agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kadang masyarakat merasa tidak mampu tapi tidak dapat bantuan, sementara yang mampu justru dapat. Ini bukan karena pilih kasih, tetapi karena data yang masuk belum sesuai. Jadi kita harus perbaiki bersama,” tegasnya.

Selain persoalan bantuan sosial, Bupati juga menekankan bahwa ketersediaan air bersih masih menjadi keluhan terbesar masyarakat, khususnya di Distrik Pariwari.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan perguruan tinggi guna mencari sumber air bawah tanah menggunakan teknologi modern. Upaya ini diharapkan mampu menyediakan sumber air yang lebih stabil bagi masyarakat.

“Tahun ini kita mulai fokus serius pada air bersih. Kita akan lakukan pengeboran di beberapa titik supaya masyarakat tidak lagi kesulitan saat musim kemarau,” Tambahnya.

Di sektor energi, pemerintah daerah juga menargetkan perbaikan jaringan listrik serta pemasangan sambungan baru bagi warga yang belum memiliki akses listrik.

Bupati menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat yang belum tersambung jaringan listrik, termasuk instalasi hingga meteran.

Namun demikian, bantuan tersebut hanya mencakup pemasangan awal, sedangkan biaya pemakaian listrik selanjutnya menjadi tanggung jawab masing-masing warga.

“Saya minta kepala kampung segera mendata warga yang belum punya listrik. Tahun ini kita target semua bisa terpasang,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi wadah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dan distrik.

Ia berharap seluruh usulan yang disampaikan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga program pembangunan yang disusun pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Musrenbang Distrik Pariwari ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang tingkat distrik di Kabupaten Fakfak yang akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2026.***

The post Musrenbang Pariwari 2026, Bupati Fakfak Prioritaskan Air Bersih, Listrik, dan Perbaikan Data Bansos appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik yang digelar pada 24–25 Februari 2026, pemerintah menargetkan pembangunan satu unit SMA negeri baru serta rumah layak huni bagi guru dapat direalisasikan paling lambat tahun 2027.

Musrenbang yang dilaksanakan pada 24 Februari di Distrik Tomage dan 25 Februari di Distrik Bomberay menghasilkan aspirasi serupa dari kedua wilayah, yakni kebutuhan mendesak akan kehadiran SMA negeri guna memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Fakfak, M. Tahir Patiran, S.Sos.,MM, menyampaikan bahwa pembangunan SMA baru menjadi fokus utama pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan administrasi lahan di masing-masing distrik.

“Baik Tomage maupun Bomberay sama-sama mengusulkan pembangunan SMA. Namun tentu tidak dapat dibangun secara bersamaan. Penentuan prioritas akan melihat kesiapan lahan yang memiliki legalitas yang jelas,” ujarnya.

Sesuai Arah Bupati Fakfak, pembangunan SMA baru harus mulai direalisasikan dan ditargetkan berdiri pada tahun 2027. Salah satu syarat utama yang ditekankan adalah tersedianya lahan dengan dokumen hukum lengkap, seperti sertifikat atau surat pelepasan hak.

Pemerintah daerah menyerahkan proses penyiapan administrasi lahan kepada masing-masing kepala distrik. Distrik yang lebih dahulu melengkapi persyaratan legalitas akan menjadi prioritas dalam tahapan perencanaan teknis dan penganggaran.

“Bukan hanyalah lahan kosong, tetapi harus memiliki legal standing yang jelas. Jika administrasi sudah lengkap, kami dapat segera melakukan pemetaan dan menyusun perencanaan teknis untuk mengusulkan perubahan anggaran,” jelasnya.

Dari sisi pemerataan, Distrik Tomage saat ini telah memiliki SMK Negeri 2. Dengan mempertimbangkan keadilan wilayah, Distrik Bomberay dinilai memiliki peluang lebih besar menjadi lokasi prioritas pembangunan SMA negeri baru, persyaratan seluruh administrasi terpenuhi.

Selain pembangunan SMA, Musrenbang juga memprioritaskan pembangunan rumah layak huni bagi guru serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan rumah guru mulai direalisasikan pada tahun 2027.

Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah sekolah masih memprihatinkan kondisinya, di mana guru terpaksa menempati ruang kelas sebagai tempat tinggal sementara.

“Ada guru yang bermalam di ruang kelas, lalu pagi harinya harus membersihkan ruangan sebelum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.Kondisi seperti ini tentu perlu segera ditangani,” katanya.

Beberapa wilayah yang menjadi titik prioritas pembangunan rumah guru antara lain Rongga dan SP6. Desain rumah telah disiapkan dengan standar minimal tiga kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi dalam satu unit bangunan, sesuai arahan pimpinan daerah, dan akan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan juga menegaskan komitmennya menertibkan administrasi dan keaktifan tenaga pendidik. Guru berstatus PPPK yang tidak aktif mengajar dalam jangka waktu lama akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila dalam waktu hampir satu tahun tidak melaksanakan tugas mengajar tanpa alasan yang jelas, tentu akan dilakukan evaluasi hingga penonaktifan sementara. Hal ini untuk menjaga profesionalitas dan keadilan bagi tenaga pendidik lainnya,” tegasnya.

Dengan berbagai prioritas yang telah disepakati, Pemerintah Kabupaten Fakfak menjadikan tahun 2027 sebagai momentum percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah distrik. Dinas Pendidikan kini tengah menyusun langkah teknis dan administratif agar seluruh program dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.***

The post Kejar Target 2027, Pemkab Fakfak Prioritaskan Pembangunan SMA Baru dan Rumah Guru appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menegaskan pentingnya menghentikan tradisi palang memalang yang dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan di Kabupaten Fakfak.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik yang digelar di Distrik Bomberay, Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Fakfak.

“Hentikan palang memalang karena bisa menghambat proses pembangunan di Kabupaten Fakfak,” tegas Letkol Inf Wahlin di hadapan peserta Musrenbang.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan perlu membangun komitmen bersama guna mendukung program pembangunan daerah pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025–2029.

Musrenbang tingkat Distrik Bomberay dipimpin Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, didampingi Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, serta Kepala Bappeda dan Litbang Fakfak, A. Razak I. Rengen. Kegiatan tersebut juga melibatkan para kepala kampung se-Distrik Bomberay, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Fakfak, serta jajaran TNI/Polri setempat.

Dandim menekankan bahwa tidak boleh lagi ada gerakan yang berpotensi menghambat, apalagi membatalkan program pemerintah. Ia menyampaikan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi generasi penerus di masa mendatang.

“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika pembangunan terus dihambat di berbagai tempat? Pembangunan ini dipersiapkan untuk anak cucu kita,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan serta menjaga situasi tetap kondusif demi lancarnya pembangunan di Kabupaten Fakfak.

Melalui forum Musrenbang tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pembangunan agar Fakfak dapat terus berkembang dan sejajar dengan daerah lain di Tanah Papua.***

The post Dandim 1803/Fakfak: Hentikan Palang Memalang, Jangan Hambat Pembangunan  appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan kawasan perbatasan Fakfak–Teluk Bintuni serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tomage yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan di Aula Kantor Distrik Tomage, Selasa, 24 Februari 2026.

Dalam forum yang dihadiri kepala kampung, pimpinan OPD, anggota DPRK, tokoh adat, dan masyarakat setempat itu, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga 2027.

Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah penguatan kawasan perbatasan antara Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah daerah telah menginstruksikan instansi teknis seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Disnakertrans untuk menyusun langkah konkret, di antaranya pembangunan rumah layak huni, pendirian pos pemerintah di wilayah perbatasan, pembangunan gapura penanda batas, serta dialog administratif guna menyelesaikan persoalan batas wilayah secara damai dan bermartabat.

Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait dinamika batas wilayah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi terbuka dan pendekatan dialogis demi menjaga stabilitas sosial.

Selain isu perbatasan, rencana investasi kelapa sawit juga menjadi perhatian dalam Musrenbang tersebut. Pemerintah Kabupaten Fakfak memastikan seluruh proses investasi akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel dengan melibatkan DPRK, DPR Otsus, Dewan Adat, serta Lembaga Masyarakat Adat (LMA), khususnya dalam pembahasan hak ulayat dan aspirasi masyarakat setempat.

Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan rampung pada Maret 2026 sehingga kegiatan investasi dapat mulai berjalan pada pertengahan tahun. Menurut Bupati, investasi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah menegaskan komitmen peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi akan didorong masuk dalam perencanaan anggaran berikutnya, sementara penguatan fasilitas kesehatan terus diprioritaskan.

Pemerintah juga menargetkan layanan listrik 24 jam di wilayah daratan pada 2026, disertai alokasi anggaran untuk elektrifikasi pulau-pulau kecil dan daerah terpencil. Percepatan penyediaan air bersih akan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi.

“Perencanaan tidak boleh sekadar administratif. Harus jelas, terukur, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.

Melalui Musrenbang Distrik Tomage ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.***

The post Musrenbang Tomage Tegaskan Prioritas Perbatasan dan Layanan Dasar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, Fakfak —Pemerintah Distrik Sulaiman Temongmere menetapkan delapan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung Nemewikarya. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, dan melibatkan unsur pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, serta pemuda.

Kepala Distrik Sulaiman Temongmere dalam sambutannya menegaskan bahwa penetapan prioritas program tersebut mengacu pada Undang-Undang Desa Nomor 16 Tahun 2026 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa.

“Delapan program prioritas ini wajib menjadi pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan desa, agar anggaran benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Adapun delapan prioritas program penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang disepakati dalam Musrenbang Kampung Nemewikarya meliputi:

1. Penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa berbasis data pemerintah.

2. Penguatan desa tangguh iklim dan bencana.

3. Peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan skala desa.

4. Penguatan ketahanan pangan, termasuk lumbung pangan dan energi, serta lembaga pengembangan ekonomi desa.

5. Dukungan terhadap implementasi Koperasi Desa Merah Putih.

6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai.

7. Pengembangan infrastruktur digital dan teknologi desa.

8. Pengembangan sektor prioritas lainnya sesuai potensi dan keunggulan desa.

Selain penetapan program, Kepala Distrik juga menegaskan bahwa mulai awal tahun 2026, Tim SIGAP Klinik Distrik akan melakukan pendampingan dan pengawalan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Pendampingan ini penting untuk memastikan Dana Desa dikelola sesuai aturan, serta mencegah terjadinya penyimpangan maupun otoritas,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan di tingkat distrik dan kampung, khususnya terkait kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta keterbatasan anggaran pengawasan.

“Peningkatan kapasitas aparat distrik dan kampung mutlak diperlukan. Dengan SDM yang kuat dan dukungan anggaran pengawasan yang memadai, potensi pengenalan Dana Desa oleh oknum tertentu dapat dicegah,” tegasnya.

Dalam Musrenbang tersebut juga disampaikan rincian pagu Dana Desa Kampung Nemewikarya Tahun Anggaran 2026 dengan total sebesar Rp968.964.963,00, yang bersumber dari:

ADK/APBD: Rp529.225.781,00

BPJS Ketenagakerjaan: Rp4.919.292,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP): Rp14.458.890,00

ADD/APBN: Rp421.089.000,00

Kepala Distrik mengingatkan pemerintah kampung agar segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Tahun Anggaran 2025 paling lambat tanggal 15 Maret 2026, termasuk melengkapi berita acara serah terima, dokumentasi foto, serta administrasi kegiatan fisik dan nonfisik.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kuncinya. Kita diiklankan oleh publik dan media, sehingga setiap anggaran rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Musrenbang Kampung Nemewikarya diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan prioritas program yang realistis, partisipatif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. ***

The post Musrenbang Kampung Nemewikarya 2026 Tetapkan 8 Program Prioritas Dana Desa appeared first on Infofakfak.com.