Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM,- Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan hak-hak masyarakat terkait ganti rugi izin lahan proyek Jalan Alternatif Fakfak–Siboru. Seluruh proses penyelesaian dipastikan berjalan transparan serta sesuai koridor hukum yang sah dan akuntabel.

​Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, ST, MT, menjelaskan bahwa pergeseran jalur atau trase jalan di lapangan dilakukan demi menyesuaikan aspirasi dan penunjukan lokasi langsung dari warga pemilik lahan.

​”Jalan yang kita bangun sekarang merupakan jalan yang awalnya tidak dijadwalkan oleh pemerintah, melainkan ditunjuk oleh keluarga. Penunjukan lokasi tersebut bukan inisiatif dari Dinas PU,” ujar Liza saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 20 Oktober 2026.

​Perubahan alur jalur tersebut membuat sebagian trase baru melintasi kawasan hutan serta kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Meski demikian, Pemerintah Daerah telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) karena jalur ini merupakan akses utama Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Siboru.

​Guna mempercepat proses administrasi, termasuk pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), DLHP saat ini tengah merampungkan revisi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

​Terkait lahan bersertifikat milik warga yang masuk dalam trase baru, Pemkab Fakfak memastikan tidak mengambil langkah sepihak. Pemerintah menggandeng Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai tim penilai independen agar perhitungan nilai ganti rugi berjalan objektif dan adil.

Guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, DLHP aktif berkonsultasi dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Fakfak untuk memperoleh pertimbangan hukum, sekaligus berkoordinasi erat dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Fakfak terkait aspek pertanahan.

​”Prinsipnya pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan, tetapi harus mempunyai koridor hukum. Nilai yang kita tetapkan harus ditentukan oleh pihak yang memiliki legalitas dan kompetensi, yakni kantor jasa penilai publik,” tegas Liza.

​Mengenai skema pembiayaan, Liza memaparkan bahwa biaya jasa tim penilaian atau KJPP dialokasikan melalui Pergeseran APBD TA 2026 agar proses penilaian dapat segera berjalan. Sedangkan untuk pembayaran tahap awal ganti kerugian lahan bersertifikat, anggarannya dialokasikan secara khusus pada APBD Perubahan TA 2026 setelah nilai ganti rugi resmi ditetapkan oleh KJPP.

​Langkah ini diambil agar seluruh proses pembayaran memiliki payung hukum yang kuat dan aman secara administrasi. Pemerintah daerah pun berharap dukungan penuh dari masyarakat agar pembangunan akses vital ini dapat segera diselesaikan demi kemajuan Kabupaten Fakfak. ***

The post Trase Jalan Siboru Berubah dan Masuk Lahan Bersertifikat, DLHP Fakfak Revisi AMDAL dan Gandeng KJPP appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM,- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Rimbun Sawit Papua (RSP) mencantumkan pembangunan jaringan jalan internal sekitar 157,5 kilometer untuk mendukung mobilitas operasional perkebunan. Namun di lapangan, kendaraan operasional perusahaan masih melintasi jalan Kampung Wono Rejo (Wonosari), Distrik Tomage, Kabupaten Fakfak, yang hingga kini masih berupa jalan koral dan berdebu.

Perbedaan antara isi dokumen dan kondisi di lapangan tersebut menjadi perhatian setelah warga mengeluhkan aktivitas kendaraan angkutan berat perusahaan yang melintasi akses utama masyarakat.

Jalan tersebut telah digunakan masyarakat sejak 2007. Debu dan aktivitas kendaraan berat menjadi keluhan warga karena akses yang sama digunakan untuk mobilitas sehari-hari.

PT RSP telah beroperasi di wilayah tersebut sejak 2013. Persoalan penggunaan akses kampung oleh kendaraan operasional kembali mengemuka dalam pertemuan warga pada 25 hingga 26 Agustus 2026.

Namun, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi jalan di lapangan. Isi Dokumen AMDAL PT RSP Bab II halaman 45 mencantumkan secara rinci rencana pembangunan jalan kebun.

Dalam dokumen tersebut, areal efektif perusahaan disebut seluas 4.500 hektare dengan rencana jaringan jalan internal sekitar 157,5 kilometer.

Rinciannya terdiri atas Jalan Koleksi sekitar 112,5 kilometer dengan lebar 5 meter dan Jalan Produksi sekitar 45 kilometer dengan lebar 7 meter.

Dokumen yang sama juga mencantumkan komitmen pengerasan jalan menggunakan batu kerikil dan pasir, perataan jalan, serta pembuatan parit di sisi kanan dan kiri pada akses jalan tanah yang dilintasi masyarakat.

Selain itu, dokumen mencantumkan jaminan bahwa perusahaan tidak menutup atau mengganggu akses jalan maupun drainase yang dimanfaatkan masyarakat setempat.

Ketentuan dalam dokumen tersebut menjadi penting ketika dibandingkan dengan kondisi yang dikeluhkan warga Wono Rejo. Di satu sisi, AMDAL mencantumkan jaringan jalan internal dan sejumlah komitmen terkait akses masyarakat. Di sisi lain, kendaraan operasional perusahaan masih melintasi jalan kampung.

Warga meminta perusahaan mengaspal jalan yang selama ini digunakan atau menyediakan jalur alternatif khusus kendaraan operasional.

Masyarakat memberikan tenggat waktu hingga 2 September 2026 dan menyampaikan ancaman melakukan pemortalan apabila tidak ada kepastian penyelesaian.

Menanggapi keluhan tersebut, Manajemen PT RSP Thessa 2 Estate (TSA2E) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga Kampung Wono Rejo.

Mengenai tuntutan pengaspalan, manajemen menyatakan tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut pada jalan yang disebutnya sebagai jalan umum atau jalan negara.

“Sebagai solusinya, perusahaan telah memutuskan untuk beralih menggunakan jalan alternatif lain yang jauh dari pemukiman warga,” tulis pernyataan resmi Manajemen PT RSP.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi pemortalan jalan. Menurut manajemen, penutupan jalan secara sepihak dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional Kebun Inti dan Kebun Plasma bersama Koperasi Produksi Moor Over Jaya serta membawa dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan dan masyarakat setempat.

PT RSP kemudian mengajak warga menyelesaikan persoalan melalui musyawarah selama proses penyiapan jalan alternatif berlangsung.

Respons perusahaan tersebut menjadi langkah penyelesaian terhadap keluhan warga. Namun, masih terdapat data penting yang perlu diperjelas dari sisi realisasi komitmen dalam Dokumen AMDAL.

Dokumen mencantumkan sekitar 157,5 kilometer jaringan jalan internal, terdiri atas 112,5 kilometer Jalan Koleksi dan 45 kilometer Jalan Produksi.

Karena itu, berapa kilometer jalan yang telah direalisasikan hingga 2026 menjadi data penting untuk memperjelas perbandingan antara rencana dalam dokumen dan kondisi aktual di lapangan.

Begitu pula komitmen pengerasan, perataan, pembuatan parit, serta jaminan tidak mengganggu akses dan drainase masyarakat perlu dilihat berdasarkan pelaksanaan di lapangan.

Konfirmasi kepada PT RSP dan instansi lingkungan yang berwenang diperlukan untuk memperoleh data mengenai tingkat realisasi komitmen tersebut berdasarkan dokumen dan hasil pengawasan.

Untuk saat ini, fakta yang tersedia memperlihatkan satu persoalan yang menarik perhatian: Dokumen AMDAL PT RSP mencantumkan sekitar 157,5 kilometer jalan internal, sementara kendaraan operasional perusahaan masih melintasi jalan Kampung Wono Rejo yang dikeluhkan warga.

Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah jalan alternatif akan dibangun, tetapi sejauh mana komitmen pembangunan jalan internal yang tercantum dalam Dokumen AMDAL tersebut telah direalisasikan? ***

The post 157,5 Km Jalan Internal Tercantum dalam AMDAL PT RSP, Mengapa Kendaraan Masih Lewat Jalan Kampung? appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana investasi perkebunan di Kabupaten Fakfak mendapat apresiasi dari Direktur Utama Konsultan CV Wahana Waraka Resource, Ir. Dasa Iskandar Ogo.

Menurutnya, komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mengawal investasi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta menghormati hak-hak masyarakat adat menjadi bukti keseriusan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ir. Dasa usai mengikuti konsultasi publik penyusunan dokumen AMDAL di Kabupaten Fakfak, Kamis 9 Juli 2026.

Ia menegaskan, AMDAL bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kegiatan investasi berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Hari ini kita menghasilkan sebuah dokumen lingkungan yang nantinya menjadi panduan bagi investor agar memperhatikan seluruh aspek lingkungan, baik lingkungan ekologis maupun lingkungan sosial ekonomi,” ujarnya.

Sebagai konsultan yang telah menangani penyusunan AMDAL di berbagai daerah di Indonesia, Ir. Dasa mengaku melihat adanya dukungan kuat dari Pemerintah Kabupaten Fakfak selama proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan iklim investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai semangat pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui slogan “Membara” (Membangun Bersama Rakyat) telah tercermin dalam proses penyelenggaraan pembangunan.

“Fakfak bukan hanya ramah investasi, tetapi juga ramah lingkungan. Itu yang saya lihat secara langsung. Komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan sangat luar biasa,” katanya.

Ir. Dasa menjelaskan, dokumen AMDAL telah mengakomodasi berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan ekosistem, pelestarian sosial budaya masyarakat adat, pengelolaan dampak lingkungan, hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan investasi.

Dengan demikian, aktivitas investasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif mengawal setiap tahapan investasi. Menurutnya, masukan yang disampaikan dalam konsultasi publik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen AMDAL.

“Dokumen lingkungan ini nantinya menjadi pegangan bersama. Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaannya sehingga seluruh komitmen lingkungan benar-benar dijalankan,” jelasnya.

Selain masyarakat, Ir. Dasa berharap media massa dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal implementasi investasi berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

Menurutnya, peran media tidak hanya sebatas memberitakan proses penyusunan AMDAL, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan seluruh komitmen yang telah disepakati dalam dokumen lingkungan.

“Media memiliki peran penting untuk memastikan seluruh komitmen dalam dokumen lingkungan benar-benar dilaksanakan. Dokumen ini terbuka untuk diawasi bersama demi kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Ir. Dasa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya memberikan dukungan terhadap investasi yang bertanggung jawab.

Ia berharap pola kolaborasi yang diterapkan di Kabupaten Fakfak dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian hutan, lingkungan hidup, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat adat sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.***

The post AMDAL Jadi Landasan Investasi Berkelanjutan, Konsultan Apresiasi Komitmen Pemkab Fakfak Lindungi Lingkungan dan Masyarakat Adat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Rencana investasi perkebunan kelapa sawit berskala besar di Kabupaten Fakfak memasuki tahap krusial. Pemerintah daerah melalui tim teknis resmi menggelar rapat pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) untuk proyek PT STM Agro Energi yang mencakup area sekitar 15.960 hektare.

Tahapan ini menjadi pintu awal dalam menentukan kelayakan lingkungan proyek sebelum berlanjut ke penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai bagian dari proses AMDAL.

Pemeriksaan KA-ANDAL dinilai sebagai fondasi penting dalam mengidentifikasi ruang lingkup kajian dampak. Dalam forum tersebut, tim teknis mengevaluasi potensi dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul dari aktivitas perkebunan sawit skala besar.

Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme utama untuk memastikan setiap rencana investasi berjalan sesuai regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, proyek yang berlokasi di Distrik Tomage dan Bomberay ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru di Fakfak. Investasi tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi masyarakat lokal.

Pemerintah juga mendorong agar pengembangan sektor sawit tidak berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan diarahkan pada hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas di tingkat daerah.

Diketahui, PT STM Agro Energi telah memulai penjajakan investasi sejak 2025. Setelah melalui sejumlah tahapan awal, proyek kini memasuki fase penilaian dokumen lingkungan yang menjadi syarat wajib sebelum kegiatan operasional dimulai.

Namun demikian, rencana ini juga memunculkan kekhawatiran dari masyarakat adat dan pegiat lingkungan. Mereka menyoroti pentingnya pelibatan pemilik hak ulayat dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta mengingatkan potensi risiko ekologis akibat pembukaan lahan dalam skala besar.

Isu daya dukung lingkungan di kawasan Bomberay menjadi salah satu perhatian utama. Potensi degradasi hutan, gangguan tata air, hingga risiko bencana ekologis dinilai perlu diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan berbasis kajian ilmiah.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi, serta partisipasi publik dalam seluruh tahapan AMDAL. Sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian meliputi kepastian status lahan, perlindungan hak masyarakat adat, kesiapan infrastruktur, hingga komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial.

Rapat teknis KA-ANDAL ini menjadi momentum strategis yang akan menentukan arah pembangunan Fakfak ke depan. Di satu sisi, investasi besar menawarkan peluang percepatan ekonomi. Di sisi lain, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sosial tetap menjadi faktor utama yang tidak dapat diabaikan.

Keberhasilan proyek ini pada akhirnya akan sangat bergantung pada kualitas kajian AMDAL, integritas proses pengambilan keputusan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak investor.***

The post Uji Kelayakan Mega Sawit Fakfak Dimulai, 15.960 Hektare Proyek PT STM di Persimpangan Ekonomi dan Lingkungan appeared first on Infofakfak.com.