Reporter: Amryn Landupa

Manokwari, – Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Senin, 29 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Fakfak resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan LHP tersebut berlangsung dalam kegiatan resmi yang dihadiri oleh Ketua DPRK Fakfak, Sekretaris Daerah, Kepala DPPKAD, Kepala Inspektorat, serta para pimpinan perangkat daerah lainnya. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Opini WTP yang diterima tahun ini menjadi raihan ke-11 kali secara berturut-turut bagi Kabupaten Fakfak. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempertahankan standar akuntabilitas yang menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak atas kerja sama dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini.

“Alhamdulillah, raihan WTP ke-11 ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak. Capaian ini menjadi bukti komitmen kita dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga prestasi ini dapat terus dipertahankan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Samaun Dahlan menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan sekadar sebuah prestasi, melainkan amanah yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Fakfak,” tegasnya.

Raihan WTP ke-11 berturut-turut ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***

The post Prestasi Berlanjut, Fakfak Pertahankan WTP ke-11 Berturut-turut dari BPK Papua Barat appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM,– Inspektorat Kabupaten Fakfak resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Ahmad Uswanas dilantik sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Fakfak, Papua Barat, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pelantikan Ahmad Uswanas dilakukan langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP, di Gedung Winder Tuare, Rabu, 21 Januari 2026. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengukuhan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Usai dilantik, Ahmad Uswanas menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat fungsi pengawasan internal, khususnya dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Fakfak agar berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.

“Inspektorat memiliki peran strategis untuk memastikan seluruh program prioritas daerah pada masing-masing OPD dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawalan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan,” ujar Ahmad Uswanas kepada InfoFakfak.com.

Menurut Ahmad, salah satu langkah strategi yang akan diperkuat adalah mitigasi risiko melalui pendampingan aktif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya ini dinilai penting untuk meminimalkan potensi hambatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Jika ada potensi risiko, kami mendorong OPD untuk melakukan mitigasi. Bila perlu, kami susun rencana tindak pengendalian agar tidak berakhir pada masalah hukum maupun temuan pemeriksaan,” jelasnya.

Ahmad Uswanas juga mengingatkan bahwa pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini semakin ketat. Ia menegaskan, hasil pemeriksaan belanja APBN 2025 telah diterima dan wajib segera ditindaklanjuti oleh seluruh OPD.

“Seluruh OPD harus menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK dalam waktu 60 hari. Ini adalah komitmen bersama yang harus dipatuhi,” tegasnya.

Meski Kabupaten Fakfak telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Ahmad mengakui bahwa mempertahankan capaian tersebut bukanlah perkara mudah. Ia menyebutkan, pemeriksaan pendahuluan BPK yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, dilanjutkan pemeriksaan terinci hingga pendapat yang disampaikan sekitar Mei 2026.

“Kami sadar mempertahankan WTP itu tidak mudah. ​​​​Namun dengan komitmen Bupati dan seluruh OPD, Insya Allah tata kelola keuangan daerah tetap dapat dipertahankan dalam kategori terbaik,” ujarnya optimis.

Ia menambahkan, meskipun tidak ada arahan khusus secara pribadi dari Bupati Fakfak, pesan umum yang disampaikan sangat jelas, yakni seluruh pimpinan OPD wajib memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai informasi, pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategi Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Total terdapat 13 OPD yang akan dipimpin oleh pejabat definitif, dengan enam pejabat telah dilantik dan sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.***

The post Ahmad Uswanas Bawa Arah Baru Inspektorat Fakfak, Fokus Kawal Program Prioritas hingga Pertahankan WTP appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Annisa Miranda

INFOFAKAFAK.COM_ Jakarta, 9 Mei 2025. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali memperoleh Opini Secara Wajar pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Pencapaian ini menjadikan SKK Migas untuk 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut dapat mempertahankan predikat Opini Secara Wajar pada laporan keuangannya.

Audit ini dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO) dengan durasi pengerjaan selama 3,5 bulan dan selesai tepat waktu. Auditor menyatakan bahwa Laporan keuangan SKK Migas per 31 Desember 2024 mendapatkan opini terbaik yaitu tanpa modifikasian atau setara WTP. Hasil audit atas laporan keuangan SKK Migas tahun buku 2024 diserahkan kepada Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro di kantor SKK Migas pada hari ini Jum’at 9 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut, Pengawas Internal SKK Migas, Ibnu Suhaendra mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas laporan hasil audit sebagai acuan pembenahan dan perbaikan SKK Migas ke depannya. Dia menyampaikan bahwa selama proses audit, tim Pengawas Internal melakukan pendampingan saat proses audit di SKK Migas. “Atas keberhasilan ini, sebagai pengawas internal saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses audit hingga mencapai hasil yang diharapkan”, imbuh Ibnu.

Ditambahkan oleh Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro bahwa keberhasilan SKK Migas melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga kembali meraih Opini tanpa modifikasian atau setara WTP terhadap laporan keuangan tahun 2024. Dia mengibaratkan bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut, apalagi ini berhasil dipertahankan dalam waktu 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut dan bisa terus dipertahankan kedepannya. Ini mengindikasikan keberhasilan dari transformasi SKK Migas melalui implementasi 3 mindset baru dan 5 perilaku utama.

Kemudian dia mengatakan bahwa prestasi ini diperoleh dari kontribusi seluruh seluruh jajaran SKK Migas yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan.

Untuk itu, Luky menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran SKK Migas, baik di pusat dan perwakilan serta seluruh fungsi-fungsi yang telah melaksanakan program dan menggunakan anggaran dengan baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Mari kita pertahankan terus pencapaian yang baik ini dimasa mendatang sebagai salah satu pilar utama mendukung peningkatan lifting migas dan mendukung tercapaian program ketahanan energi”, pungkas Luky.

TENTANG SKK MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

The post 9 Tahun Berturut-Turut SKK Migas Pertahankan Predikat Opini Laporan Keuangan appeared first on Infofakfak.com.