Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan penonaktifan terhadap 6.741 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Fakfak memperketat proses ground check atau validasi lapangan untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini terus melakukan pembenahan dan validasi data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar seluruh bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, S.Sos.,M.Si., menjelaskan bahwa proses ground check bukan sekadar pendataan administratif, melainkan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data DTSEN dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Menurutnya, dalam proses pendataan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak diketahui keberadaannya, hingga masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Ground check ini dilakukan untuk mencocokkan kembali data DTSEN dengan kondisi di lapangan. Petugas turun langsung memastikan apakah penerima bantuan masih layak atau tidak. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Sadali.

Ia menambahkan, penonaktifan 6.741 peserta PBI JK oleh Kemensos menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.

Dinas Sosial Fakfak saat ini juga terus memaksimalkan proses verifikasi agar data masyarakat yang benar-benar layak dapat segera diperbaiki dan diusulkan kembali sesuai mekanisme yang berlaku.

Sadali menegaskan bahwa pembenahan data bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah distrik, kelurahan, kampung, RT/RW, hingga masyarakat.

“Kita tidak ingin ada masyarakat mampu masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Karena itu semua pihak harus jujur dan objektif,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial juga menerima laporan terkait penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang masih ditemukan kurang tepat sasaran di sejumlah wilayah. Bahkan, beberapa aparat RT memilih menunda penyaluran sementara sambil menunggu hasil verifikasi ulang.

Menurut Sadali, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kualitas data bansos di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar bersikap terbuka saat dilakukan pendataan oleh petugas, sehingga tidak terjadi kesalahan data yang berdampak pada hak penerimaan bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Fakfak berencana menggelar rapat evaluasi bersama para lurah, kepala kampung, ketua RT/RW, serta OPD terkait setelah seluruh proses ground check selesai pada akhir Mei mendatang.

Pertemuan tersebut akan membahas hasil validasi lapangan sekaligus menyusun langkah pembenahan data bansos secara bertahap dan berkelanjutan.

Sadali berharap, melalui proses validasi dan ground check ini, bantuan pemerintah ke depan dapat benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.***

The post Kemensos Nonaktifkan 6.741 Penerima PBI JK di Fakfak, Dinsos Perketat Verifikasi Data Bansos appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Sekitar 8.000 warga Kabupaten Fakfak, Papua Barat, telah menonaktifkan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Yustin Ayal saat diwawancarai di ruang kerjanya. Selasa, 12 Mei 2026.

“Perlu diketahui masyarakat, berdasarkan SK Permensos Nomor 22 Tahun 2026 terkait pembaruan desil kemudian SK Permensos Nomor 3 Tahun 2026 tentang penonaktifan data peserta memang benar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penonaktifan telah dilakukan dalam dua termin yakni pada Februari dan April 2026.

“Totalnya sudah mencapai 8.000 lebih yang dinonaktifkan status kepesertaan,” jelasnya.

Menurut Yubelin, penonaktifan dilakukan karena beberapa faktor, namun pada prinsipnya disebabkan adanya pembaruan data agar penerima bantuan benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.

Ia mengatakan, sebagian peserta juga terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol), pinjaman online (pinjol), paylater, dan game online.

“Maka dari itu dilakukan pembaharuan tentunya untuk mereka yang benar-benar diharapkan merupakan penerima sah agar tepat sasaran dan tepat guna,” tegasnya.

Yubelin menegaskan, salah satu kriteria yang dapat menyebabkan penonaktifan PBI JK adalah keterlibatan dalam aktivitas judol, pinjol, paylater, dan game online.

“Untuk itu, tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak merugikan diri sendiri dan keluarga dalam status kepesertaan PBI JK,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa PBI JK merupakan program pemerintah yang iurannya ditanggung negara, sehingga penerima harus memiliki rasa tanggung jawab.

“Sebagai penerima harus sadar untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dilarang sehingga hak sebagai penerima tidak gugur alias hilang begitu saja,” katanya.

Ia menambahkan, masyarakat tetap boleh memanfaatkan teknologi digital, namun harus bijak dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

“Penonaktifan status kepesertaan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial RI, sedangkan BPJS Kesehatan hanya menerima SK penonaktifan dan menjamin informasi sampai ke pengguna,” tutupnya.***

The post Kemensos Nonaktifkan 8.000 PBI JK di Fakfak, Sebagian Terindikasi Judol, Ini Penjelasan BPJS appeared first on Infofakfak.com.