Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., turun langsung menyalurkan 6.600 liter air bersih kepada dua pondok pesantren dan masyarakat di Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Pariwari, Rabu 16 September 2026.

Penyaluran air bersih tersebut menyasar Pondok Pesantren Al Fatah, Pondok Pesantren Al Fatah Putri, serta warga RT 05 Kelurahan Dulan Pokpok yang mengalami keterbatasan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

Personel Polres Fakfak bergerak menuju Pondok Pesantren Al Fatah di Jalan Adi Sucipto sekitar pukul 10.20 WIT dan tiba pukul 10.50 WIT. Setibanya di lokasi, air bersih langsung disalurkan ke tempat penampungan bersama pengurus pondok pesantren.

Penyaluran kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al Fatah Putri sekitar pukul 11.20 WIT. Setelah itu, rombongan bergerak menuju permukiman warga RT 05 Kelurahan Dulan Pokpok dan tiba sekitar pukul 12.15 WIT untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

Dalam proses pendistribusian, Kapolres Fakfak turut membantu personel di lapangan. Ia terlihat memegang selang dan memastikan aliran air dari truk tangki masuk ke tempat penampungan, sementara personel lainnya membantu proses pengisian dan pendistribusian.

Di sela kegiatan, Kapolres juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pemuda di lingkungan pesantren. Interaksi tersebut berlangsung di tengah aktivitas penyaluran air kepada para santri dan warga.

Kegiatan tersebut turut didampingi Kabag Log Polres Fakfak AKP Nasruddin Djurumudi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Dulan Pokpok Aipda Saraju Ruamalean, serta personel Polres Fakfak.

Sebanyak 6.600 liter air bersih disalurkan kepada dua pondok pesantren dan masyarakat RT 05 Kelurahan Dulan Pokpok untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.***

The post Kapolres Fakfak Ikut Salurkan Air Bersih ke Pesantren dan Warga Dulan Pokpok appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Fakfak, Mohjak Rengen, S.Sos., M.SDA., menjelaskan perkembangan dan kendala pengoperasian portal otomatis di Pasar Ikan Tanjung Wagom dan Pasar Dulan Pokpok.

Penjelasan tersebut disampaikan Mohjak saat diwawancarai di ruang kerja, Selasa 15 September 2026.

Untuk portal di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Mohjak mengatakan perangkat pada dasarnya sudah dapat berfungsi dengan baik. Namun, pengoperasiannya masih ditunda sementara sesuai Arahan Bupati Fakfak serta masukan dari DPRK Fakfak dan masyarakat.

Penundaan tersebut dilakukan karena pemerintah masih mengutamakan perbaikan jalan dan pengaspalan kawasan parkir di kawasan pasar.

Sebelum pengaspalan pekerjaan dilakukan, sensor dan perangkat portal yang terpasang di badan jalan harus terlebih dahulu dilepas untuk menghindari kerusakan selama pekerjaan berlangsung.

Setelah pengaspalan selesai, perangkat tersebut akan dipasang kembali dan portal siap dioperasikan.

Sementara itu, untuk portal di Pasar Dulan Pokpok, Mohjak mengatakan perangkat telah terpasang namun belum resmi difungsikan.

Bagian atas kotak kontrol portal sempat mengalami kerusakan sebelum fasilitas tersebut difungsikan.

Di sisi lain, pantauan di lokasi menunjukkan, kotak kontrol portal tersebut tampak terisi tumpukan sampah.

Perangkat laptop pendukung juga sempat hilang dan permasalahan tersebut kini telah diselesaikan pihak kepolisian.

Untuk menjaga keamanan aset dan kebersihan kawasan pasar, Disperindag Kabupaten Fakfak telah menyiagakan 15 personel keamanan dan kebersihan.

Mohjak menegaskan, pengoperasian portal di kedua pasar tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena membutuhkan kesiapan sejumlah bantuan pendukung dan koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, kelengkapan seperti marka parkir dan rambu-rambu lalu lintas merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.

Setelah pengaspalan pekerjaan oleh instansi teknis terkait serta penyiapan marka dan rambu-rambu selesai, barulah sistem portal dan penarikan retribusi parkir dapat dijalankan secara resmi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

“Semua harus disiapkan terlebih dahulu agar ketika portal mulai dioperasikan, sistemnya sudah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Mohjak. ***

The post Disperindag Fakfak Jelaskan Kendala Pengoperasian Portal di Dua Pasar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Zeth Sampetondok, S.E., M.M., menegaskan kios, meja batu dan pelataran yang digunakan pedagang di Pasar Rakyat Thumburuni hanya berstatus Hak Pakai dan tidak boleh diperjualbelikan maupun disewakan kepada pihak lain.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Pasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Fakfak.

Menurut Zeth, seluruh lahan dan fasilitas pasar merupakan aset pemerintah daerah. Karena itu, pedagang hanya diberikan Hak Pakai dan bukan Hak Milik.

“Masyarakat harus paham bahwa ini lahan pemerintah, statusnya hanya Hak Pakai. Konsekuensinya, tempat jualan baik kios, meja batu, maupun pelataran dilarang keras untuk diperjualbelikan atau disewakan kembali kepada pihak lain,” tegas Zeth saat diwawancarai media Infofakfak.com di ruang kerjanya, Selasa 15 September 2026.

Zeth mengatakan, penyusunan Ranperda tersebut telah melalui tahapan pengkajian teknis bersama Bagian Hukum.

“Kehadiran Perda ini sangat penting. Di satu sisi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, dan di sisi lain menjadi payung hukum bagi petugas agar dalam penertiban tidak bertindak semena-mena, melainkan sesuai prosedur,” ujarnya.

Selain mengatur status tempat usaha, Ranperda tersebut juga mengatur bangunan swadaya, penataan barang dagangan hingga larangan berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban di kawasan pasar.

Menurut Zeth, pedagang diperbolehkan membangun tempat usaha secara swadaya, namun wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Pedagang juga tidak diperbolehkan menempatkan barang dagangan hingga menggunakan badan jalan utama kawasan pasar.

“Penataan ini penting supaya barang tidak diatur sembarangan sampai menutup jalan. Kalau jalan sempit lalu tersenggol pembeli, bisa menimbulkan masalah. Ini yang kita tertibkan supaya semua aman dan nyaman,” tegasnya.

Aturan tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindak berbagai aktivitas yang dilarang di lingkungan pasar, termasuk praktik perjudian dan bentuk pelanggaran sosial lainnya.

Untuk memperkuat ketentuan penggunaan tempat usaha, pihak pengelola pasar telah menyiapkan Surat Perjanjian Penggunaan Tempat Dagang bagi seluruh pedagang.

Pedagang yang melanggar ketentuan maupun lalai melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi secara bertahap.

Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan sebanyak tiga kali, teguran tertulis, penutupan sementara tempat usaha, hingga pencabutan Hak Pakai secara permanen.

Sementara terkait retribusi pasar, Zeth menjelaskan bahwa kewajiban dan tarif retribusi telah diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2023.

Setiap pedagang yang melakukan aktivitas usaha di atas lahan pemerintah wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Sedangkan untuk retribusi persampahan atau kebersihan, kewenangan pemungutannya berada di bawah OPD teknis terkait.

Bidang Pasar, kata Zeth, terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada para pedagang di lapangan.

Ia berharap pelayanan pengangkutan sampah di kawasan pasar tetap berjalan demi menjaga kebersihan lingkungan pasar.

“Harapan kami proses pengangkutan sampah tetap berjalan demi menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sementara untuk kewajiban retribusi kebersihan, kami di Bidang Pasar terus berkoordinasi dan mengimbau para pedagang agar tetap memenuhi kewajibannya,” pungkasnya. ***

The post Kabid Pasar Tegaskan Kios dan Lapak Hanya Hak Pakai, Dilarang Dijual appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., berpesan kepada 71 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Asyafi’iah agar tidak menjadikan gelar akademik sebagai akhir dari perjalanan pendidikan, tetapi sebagai bekal untuk mengabdi kepada masyarakat dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Fakfak Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Rosani Salim, yang hadir mewakili Bupati Fakfak pada acara wisuda STIA Asyafi’iah di Hotel Grand Papua Fakfak, Sabtu 12 September 2026.

Dalam Berbagai Bupati yang disampaikan Rosani Salim, Pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan dan berhasil meraih gelar akademik.

Menurut Bupati, keberhasilan menyelesaikan pendidikan tinggi merupakan awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh melalui pengabdian dan kerja nyata di tengah masyarakat.

Sebanyak 71 lulusan STIA Asyafi’iah diharapkan mampu menerapkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki sesuai bidang keilmuan masing-masing, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, profesional, dan bertanggung jawab.

Para lulusan juga didorong untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mengambil peran dalam pembangunan, di mana pun mereka berada.

Prinsip “di mana kaki dipijak, di situ bumi dijunjung” diharapkan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Para lulusan diminta tetap menghargai lingkungan, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Fakfak.

Bupati juga menekankan bahwa ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan hendaknya tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Fakfak memandang lulusan perguruan tinggi sebagai bagian penting dari kekuatan sumber daya manusia yang dapat menjadi mitra pemerintah.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan sekaligus memastikan program pemerintah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Rosani Salim menyampaikan bahwa para wisudawan diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Para lulusan, kata dia, perlu berani mengambil peran di masyarakat tengah dengan mengandalkan kapasitas dan bidang keilmuan yang telah dimiliki.

“Para lulusan diharapkan dapat hadir di tengah masyarakat, melihat berbagai persoalan yang ada dan ikut memberikan solusi sesuai dengan kapasitas serta bidang keilmuan yang dimiliki,” pesan Bupati yang disampaikan Rosani.

Kehadiran generasi muda yang berpendidikan, selanjutnya diharapkan menjadi kekuatan baru dalam mendorong perubahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak.

Bupati berharap momentum wisuda tersebut menjadi titik awal bagi para lulusan untuk terus mengembangkan kemampuan, menjaga integritas, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah.

Dengan bekal pendidikan yang telah diperoleh, 71 wisudawan dan wisudawati STIA Asyafi’iah diharapkan mampu mengambil peran dalam pembangunan serta menjadi bagian dari generasi yang turut menentukan masa depan Kabupaten Fakfak.***

The post Pesan Bupati untuk 71 Wisudawan STIA Asyafi’iah: Jadilah Generasi Pembangun Daerah appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2026, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan serta memaksimalkan realisasi anggaran.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, S.STP., M.Si., saat memimpin apel pagi lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Senin 14 September 2026.

Ilham hadir mewakili Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP. dan Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T.

Dalam arahannya, Ilham mengingatkan seluruh OPD bahwa waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Karena itu, capaian program tidak lagi cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang telah direncanakan, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar direalisasikan dan mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.

“Saat ini sudah masuk triwulan keempat. Tentunya persentase realisasi terkait program kegiatan harus dimaksimalkan,” ujar Ilham.

Ia meminta setiap OPD segera melakukan konsolidasi internal untuk melihat kembali program dan kegiatan yang masih tertinggal. Kegiatan yang belum berjalan perlu segera dipacu, sementara program yang sudah berjalan harus terus dikawal hingga mencapai target.

Ilham juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya aparatur di masing-masing OPD. Menurutnya, pembagian tugas dan pemanfaatan peran setiap ASN harus dilakukan secara maksimal agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebelum tahun anggaran berakhir.

“Hal-hal yang menjadi internal OPD masing-masing agar setiap OPD memaksimalkan peran dan fungsi setiap ASN yang ada, sehingga pada triwulan keempat ini segala program kegiatan dan target bisa dicapai sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Selain mengejar realisasi program, Ilham turut mengingatkan adanya agenda pemerintah daerah pada Selasa, 15 September 2026, berkaitan dengan surat dari Kementerian Kehutanan.

Ia meminta perangkat daerah yang berkaitan dengan agenda tersebut untuk memberikan perhatian dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai arahan.

Memasuki triwulan terakhir, seluruh OPD kini dituntut bekerja lebih cepat dan terukur. Waktu pelaksanaan yang tersisa harus dimanfaatkan untuk memastikan program berjalan, anggaran terealisasi, dan target kinerja tahun 2026 dapat tercapai.***

The post Masuk Triwulan IV, OPD Pemkab Fakfak Diminta Genjot Realisasi Program 2026 appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Persoalan jalan koral dan debu di Kampung Wono Rejo kembali menjadi perhatian setelah Manajemen PT Rimbun Sawit Papua (PT RSP) Thessa 2 Estate (TSA2E) memberikan tanggapan atas keluhan warga.

Sebelumnya, warga Kampung Wono Rejo mengeluhkan kondisi jalan yang dilalui kendaraan dan menimbulkan debu. Warga juga meminta adanya kepastian penyelesaian hingga muncul protes warga akan melakukan pemortalan apabila persoalan tersebut tidak mendapat kejelasan.

Menanggapi keluhan tersebut, Manajemen PT RSP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat Kampung Wono Rejo.

Terkait tuntutan pengaspalan, perusahaan menyatakan tidak dapat mengabulkannya karena jalan yang dimaksud disebut sebagai jalan umum atau jalan negara.

“Sebagai solusinya, perusahaan telah memutuskan untuk beralih menggunakan jalan alternatif lain yang jauh dari pemukiman warga,” tulis pernyataan resmi Manajemen PT RSP.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi pemortalan jalan.

Menurut manajemen, penutupan jalan secara sepihak dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional Kebun Inti dan Kebun Plasma bersama Koperasi Produksi Moor Over Jaya serta membawa dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan dan masyarakat setempat.

PT RSP kemudian mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah selama proses penyiapan jalan alternatif berlangsung.

Respons perusahaan tersebut menjadi langkah penyelesaian terhadap keluhan warga.

Namun, persoalan di lapangan kemudian menyisakan pertanyaan lain.

Berdasarkan pantauan, kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan masih terlihat melintasi jalan Kampung Wono Rejo.

Jika jalan alternatif sedang disiapkan untuk menghindari kawasan permukiman, kapan jalan tersebut dapat digunakan?

Dan apakah nantinya kendaraan operasional perusahaan benar-benar akan beralih menggunakan jalur tersebut?

Pertanyaan itu menjadi penting ketika dikaitkan dengan dokumen lingkungan PT RSP.

Dalam Dokumen AMDAL PT RSP tercantum sekitar 157,5 kilometer jaringan jalan internal, yang terdiri atas sekitar 112,5 kilometer Jalan Koleksi dan 45 kilometer Jalan Produksi.

Angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai realisasi di lapangan.

Dari total 157,5 kilometer jalan internal yang tercantum dalam dokumen AMDAL, berapa kilometer yang sudah benar-benar direalisasikan hingga 2026?

Jika belum seluruhnya terealisasi, berapa kilometer yang sudah dibangun?

Di mana saja lokasi jalan internal tersebut?

Dan apakah jalan-jalan yang telah dibangun itu sudah digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan sehingga kendaraan tidak lagi harus melintasi jalan di kawasan permukiman warga?

Pertanyaan lainnya menyangkut pelaksanaan pengelolaan jalan.

Komitmen dalam dokumen lingkungan juga berkaitan dengan pengerasan dan perataan jalan, pembuatan parit, serta upaya agar aktivitas perusahaan tidak mengganggu akses dan drainase masyarakat.

Lalu, bagaimana realisasi komitmen tersebut di lapangan?

Apakah seluruhnya telah dilaksanakan sesuai rencana?

Atau masih terdapat bagian yang belum terealisasi?

Hal ini penting untuk diketahui karena masyarakat tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam dokumen, tetapi juga merasakan langsung kondisi jalan yang mereka gunakan sehari-hari.

Di satu sisi, perusahaan menyatakan akan menyiapkan jalan alternatif yang jauh dari pemukiman.

Di sisi lain, dokumen AMDAL telah mencantumkan jaringan jalan internal sepanjang sekitar 157,5 kilometer.

Maka persoalannya kini bukan lagi sekadar aspal atau tidak aspal.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana komitmen pembangunan jalan internal yang telah tercantum dalam dokumen AMDAL itu sudah diwujudkan?

Sebab, selama kendaraan operasional masih terlihat menggunakan jalan Kampung Wono Rejo dan masyarakat masih berhadapan dengan persoalan koral serta debu, realisasi jaringan jalan internal tersebut menjadi penting untuk diperjelas.

Jalan internal sepanjang 157,5 kilometer telah tercantum dalam Dokumen AMDAL PT RSP.

Pertanyaannya, berapa yang sudah benar-benar terwujud?

Dan jika soal jalan saja masih menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan komitmen-komitmen lain yang termuat dalam dokumen yang sama?

Sudahkah semuanya direalisasikan, atau masih ada yang belum terlihat di lapangan?

The post Jalan Koral dan Debu Masih Dilintasi Kendaraan, Berapa Kilometer Jalan Internal PT RSP yang Sudah Dibangun? appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Dansubdenpom) XVIII/1-2 Fakfak, Kapten Cpm Prasetyo Budhi Setiawan, S.Psi., ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Teluk Berau “Qpeh Kogangandin” di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026.

Festival tersebut mengangkat tradisi pasar barter yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Fakfak dari pesisir Teluk Berau.

Kegiatan itu juga menghadirkan Wakil Bupati Fakfak, Ketua DPRK Fakfak, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Barter pasar tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat pesisir Teluk Berau tersebut juga merefleksikan ikatan sosial, kearifan lokal, dan rasa saling percaya yang diwariskan antargenerasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapten Cpm Prasetyo Budhi Setiawan mengapresiasi masyarakat dan pemerintah daerah yang terus menjaga tradisi pasar barter sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Fakfak.

Menurut Prasetyo, nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut tidak berhenti pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat.

“Tradisi pasar barter tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi yang telah lama hidup di tengah masyarakat,” ujar Kapten Prasetyo.

Ia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda agar tradisi yang diwariskan masyarakat pesisir Teluk Berau tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Festival Budaya Teluk Berau “Qpeh Kogangandin” menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi pasar barter sekaligus memperkenalkan warisan budaya tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

Keberadaan tradisi pasar barter juga menjadi bagian dari kearifan masyarakat lokal Fakfak dari pesisir Teluk Berau yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga nilai persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi yang terkandung di dalamnya tetap dikenal.***

The post Pasar Barter Mambunibuni, Kapten Prasetyo: Warisan Pesisir Perlu Dikenalkan ke Generasi Muda appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menghadiri Festival Tradisional Pasar Barter di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026.

Kehadiran Dandim didampingi Ketua Persit KCK Cabang XIV Kodim 1803/Fakfak, Ny. Bia Wahlin. Festival tersebut juga menampilkan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Festival Pasar Barter menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga tradisi barter yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir Fakfak.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim Wahlin mengapresiasi masyarakat dan pemerintah daerah yang terus menjaga tradisi pasar barter sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Fakfak.

Menurutnya, tradisi pasar barter tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mencerminkan persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi di tengah masyarakat.

Nilai tersebut menjadikan pasar barter tidak sekadar menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi yang mempertemukan masyarakat dan mempererat hubungan sosial.

Kehadiran Dandim dalam festival tersebut sekaligus menunjukkan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya daerah dan nilai-nilai luhur masyarakat adat Kabupaten Fakfak.

Festival Pasar Barter Mambunibuni juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas.

Tradisi yang terus dipertahankan tersebut diharapkan dapat tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Fakfak.***

The post Dandim Fakfak: Pasar Barter Bukan Sekadar Transaksi, Ada Nilai Persaudaraan appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Rapat Paripurna Ketujuh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 resmi ditutup, Jumat 11 September 2026, setelah membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penutupan sidang disampaikan dalam rapat paripurna setelah rangkaian pembahasan lima Raperda berlangsung sejak Kamis 10 September 2026. Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbtkendik, M.T., dalam pidato penutupannya menyampaikan apresiasi kepada DPRK Fakfak atas pembahasan hingga menghasilkan persetujuan bersama.

Wabup Donatus mengatakan, lima Raperda yang telah disetujui tersebut selanjutnya wajib melalui tahapan fasilitasi oleh Gubernur Papua Barat sebelum memperoleh nomor register dan ditetapkan menjadi Perda.

“Dari lima Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas dan disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan wajib difasilitasi oleh Gubernur Papua Barat sebelum diberikan nomor register,” kata Wabup dalam pidato penutupan sidang.

Lima Raperda yang dibahas terdiri atas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Pasar, serta Raperda inisiatif DPRK tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Fakfak.

Menurut Wabup, pembahasan kelima Raperda tersebut merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyesuaian regulasi di daerah.

Beberapa regulasi yang disebut dalam pidatonya antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, perdagangan, dan hak keuangan serta administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam pembahasan lima Raperda, DPRK Fakfak melalui fraksi-fraksi, kelompok khusus dan Bapemperda juga menyampaikan pendapat, saran, masukan serta kritik terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan materi Raperda maupun kinerja Pemerintah Daerah.

Wabu Donatus mengatakan, masukan tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan kinerja ke depan.

“Pendapat, saran, masukan maupun kritikan yang telah disampaikan Dewan akan menjadi perhatian untuk penyempurnaan dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah ke depan,” ujarnya.

Setelah proses fasilitasi oleh Gubernur Papua Barat dan memperoleh nomor register, kelima Raperda tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Perda. Donatus juga menyampaikan agar rancangan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana Perda segera dirampungkan sebagaimana amanat dalam Perda.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Donatus menyampaikan terima kasih kepada fraksi-fraksi DPRK, kelompok khusus dan Bapemperda yang telah melakukan pembahasan secara teliti hingga menghasilkan keputusan untuk menyetujui kelima Raperda.

Apresiasi juga diberikan kepada TNI, Polri dan Satpol PP yang menjaga keamanan selama pelaksanaan rapat paripurna. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada wartawan dan LPP RRI Fakfak yang meliput serta menyiarkan jalannya persidangan kepada masyarakat.

Wabup Donatus juga mengapresiasi masyarakat Kabupaten Fakfak yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing sehingga rangkaian Rapat Paripurna Ketujuh DPRK Fakfak Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 berlangsung aman dan lancar.

Dengan ditutupnya rapat paripurna tersebut, pembahasan lima Raperda di tingkat DPRK Fakfak dinyatakan selesai dan selanjutnya memasuki tahapan sesuai mekanisme pembentukan Perda.***

The post Tutup Paripurna, Lima Raperda Fakfak Masuk Tahap Fasilitasi Gubernur appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRK Fakfak tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Fakfak untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Fakfak tersebut disampaikan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik dalam Rapat Pleno Keempat DPRK Fakfak, Jumat 11 September 2026, setelah mencermati laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak juga meminta agar proses pembentukan regulasi tidak berhenti pada penetapan Perda.

Wakil Bupati menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan rancangan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana bagi sejumlah Perda yang telah ditetapkan namun belum memiliki regulasi turunan.

Peraturan pelaksana tersebut mencakup Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Barang Milik Daerah, serta Perda tentang Pengelolaan Pasar.

Pemkab juga meminta perangkat daerah terkait segera melakukan sosialisasi agar ketentuan dalam Perda dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif.

Pendapat akhir tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRK Fakfak Abdul Rahman, SP, dan dihadiri Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw, Wakil Ketua I Siti Rahma Hegemur, pimpinan dan anggota DPRK Fakfak, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, TNI-Polri serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati menegaskan, tindak lanjut terhadap Perda diperlukan agar setiap regulasi yang telah disepakati bersama memiliki dasar operasional yang jelas dan dapat segera diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, persetujuan terhadap Raperda hak keuangan DPRK sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Fakfak memperkuat tertib regulasi dan memastikan produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara efektif.***

The post Pemkab Fakfak Setujui Raperda Hak Keuangan DPRK, Aturan Pelaksana Diminta Segera Disiapkan appeared first on Infofakfak.com.