Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan penonaktifan terhadap 6.741 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Fakfak memperketat proses ground check atau validasi lapangan untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini terus melakukan pembenahan dan validasi data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar seluruh bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, S.Sos.,M.Si., menjelaskan bahwa proses ground check bukan sekadar pendataan administratif, melainkan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian data DTSEN dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Menurutnya, dalam proses pendataan masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, seperti warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak diketahui keberadaannya, hingga masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Ground check ini dilakukan untuk mencocokkan kembali data DTSEN dengan kondisi di lapangan. Petugas turun langsung memastikan apakah penerima bantuan masih layak atau tidak. Ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Sadali.

Ia menambahkan, penonaktifan 6.741 peserta PBI JK oleh Kemensos menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.

Dinas Sosial Fakfak saat ini juga terus memaksimalkan proses verifikasi agar data masyarakat yang benar-benar layak dapat segera diperbaiki dan diusulkan kembali sesuai mekanisme yang berlaku.

Sadali menegaskan bahwa pembenahan data bansos tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah distrik, kelurahan, kampung, RT/RW, hingga masyarakat.

“Kita tidak ingin ada masyarakat mampu masih menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdata. Karena itu semua pihak harus jujur dan objektif,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial juga menerima laporan terkait penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang masih ditemukan kurang tepat sasaran di sejumlah wilayah. Bahkan, beberapa aparat RT memilih menunda penyaluran sementara sambil menunggu hasil verifikasi ulang.

Menurut Sadali, hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kualitas data bansos di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar bersikap terbuka saat dilakukan pendataan oleh petugas, sehingga tidak terjadi kesalahan data yang berdampak pada hak penerimaan bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Fakfak berencana menggelar rapat evaluasi bersama para lurah, kepala kampung, ketua RT/RW, serta OPD terkait setelah seluruh proses ground check selesai pada akhir Mei mendatang.

Pertemuan tersebut akan membahas hasil validasi lapangan sekaligus menyusun langkah pembenahan data bansos secara bertahap dan berkelanjutan.

Sadali berharap, melalui proses validasi dan ground check ini, bantuan pemerintah ke depan dapat benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.***

The post Kemensos Nonaktifkan 6.741 Penerima PBI JK di Fakfak, Dinsos Perketat Verifikasi Data Bansos appeared first on Infofakfak.com.