Pewarta: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Kampung Nembukteb Tahun Anggaran 2021–2022. Tersangka berinisial YH, yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan kampung tersebut, kini telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Penyerahan Tahap II dilakukan pada Jumat, 24 April 2026 sekitar pukul 15.00 WIT, dari penyidik Kepolisian Resor Fakfak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan pelimpahan ini, tanggung jawab penanganan tersangka dan barang bukti sepenuhnya berada di tangan pihak kejaksaan.

Selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diserahkan, termasuk dokumen penting serta uang tunai yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasca pelimpahan, JPU langsung melakukan penahanan terhadap YH berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-38/R.2.12/Ft.1/04/2026. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 24 April hingga 13 Mei 2026, dan tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak guna kepentingan penuntutan.

Dalam kasus ini, YH diduga menyalahgunakan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Kampung Nembukteb. Pengelolaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai Rp528.172.827. Nilai tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat yang tertuang dalam laporan resmi tertanggal 26 Maret 2025.

Dari hasil penyidikan, perbuatan tersangka diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka dijerat dengan pasal primair dan subsidair yang berpotensi membawa konsekuensi hukum berat.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Toman E. L. Ramandey, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kasus ini kembali menjadi sorotan serius terkait pengelolaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, namun justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.***

The post Dana Desa Disalahgunakan, Kerugian Negara Tembus Rp529 Juta: Tersangka YH Resmi Ditahan Kejari Fakfak appeared first on Infofakfak.com.