Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Fakfak terhadap dua warga dalam perkara dugaan perzinaan (Nomor 41/Pid.B/2026/PN Ffk), yang mana salah satunya merupakan oknum kepala kampung seketika memicu sorotan tajam serta kekecewaan mendalam dari pihak keluarga korban dan masyarakat luas. Perkara ini melibatkan dua orang warga, yakni SB (54) serta RK (40) yang diketahui menjabat sebagai Kepala Kampung Wamosan.

​Sebelum berproses di meja hijau, kasus hukum ini sejatinya sempat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat setempat. Dalam forum adat tersebut, kedua warga yang bersangkutan, termasuk sang kepala kampung, sempat mengakui perbuatannya di hadapan para tokoh adat. Namun, dinamika persidangan formal di pengadilan berkata lain, di mana majelis hakim memilih mengambil jalur formalitas hukum yang ketat untuk menguji seluruh instrumen pembuktian.

​Dalam pertimbangannya, majelis hakim membeberkan sejumlah catatan administratif terkait alat bukti. Di persidangan tercatat bahwa keterangan ayah korban terpaksa dibacakan karena telah meninggal dunia pada 27 Maret 2026, sementara waktu pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertulis pada 3 Juni 2026. Dari keterangan saksi verbalisan, BAP tersebut disusun belakangan melalui pindai tanda tangan sebelum wafat, yang kemudian oleh majelis dipandang menabrak prinsip administrasi hukum.

​Selain itu, majelis hakim turut mengesampingkan bukti rekaman video karena ketiadaan audit digital forensik, serta menilai selembar Kartu Keluarga hanya membuktikan ikatan perkawinan sah. Berpegang pada prinsip pembuktian minimal dan asas unus testis nullus testis, majelis hakim akhirnya mengetok palu vonis bebas bagi kedua warga tersebut.

​Kendati putusan tersebut diklaim sah secara yuridis formal oleh pengadilan, langkah majelis hakim ini justru meninggalkan luka mendalam serta tanda tanya besar bagi pihak keluarga korban dan masyarakat. Terlebih, status RK sebagai seorang kepala kampung yang semestinya menjadi teladan membuat kekecewaan publik semakin berlapis. Dari sudut pandang korban, pertimbangan hukum yang terlalu kaku pada aspek administratif tanpa menggali rasa keadilan substantif serta mengabaikan fakta-fakta pengakuan dalam penyelesaian adat telah mencederai harapan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.

​Menyikapi putusan yang dinilai janggal tersebut, pihak keluarga korban menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka kini tengah mempersiapkan langkah hukum dengan melayangkan pengaduan resmi secara langsung ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ini ditempuh agar objektivitas dan profesionalisme majelis hakim dalam memutus perkara dapat dievaluasi secara menyeluruh, demi memastikan keadilan yang hakiki bagi korban serta merawat marwah tatanan nilai adat di Bumi Mbaham-Matta.***

The post Pertimbangan Hakim Disorot, Putusan Bebas Perkara Perzinaan di Fakfak Picu Kekecewaan appeared first on Infofakfak.com.