Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM – Fraksi Amanat Bintang Sejahtera menyoroti belum tercantumnya strategi pembangunan komoditas pala dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2025–2045.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak, di mana salah satu agenda utama adalah pembahasan lima Raperda prioritas daerah. Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi yang dibacakan oleh Amin Samai dari Fraksi PKS, Fraksi Amanat Bintang Sejahtera menilai bahwa dokumen RPJPD masih belum menyinggung secara spesifik upaya pengembangan pala sebagai produk unggulan daerah. Kamis, 31 Juli 2025.

“Setelah kami membaca dan membahas RPJPD ini, kami melihat bahwa belum ada strategi pembangunan pala. Padahal pala merupakan komoditas unggulan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Fakfak,” ujar Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Fakfak, Rahman.

Lebih lanjut, Rahman menyatakan bahwa selain komoditas pala, sektor perikanan juga perlu mendapatkan perhatian serius dalam dokumen perencanaan 20 tahun ke depan tersebut. Ia menekankan pentingnya pengembangan ekonomi daerah berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perlunya penjabaran strategi yang konkret dalam dokumen RPJPD agar dapat dijadikan dasar penyusunan RPJMD ke depan.

“Kami konsisten mendorong pembangunan ekonomi berbasis UMKM, dan hal ini harus dituangkan dalam RPJPD sebagai acuan utama penyusunan RPJMD nantinya,” tegas Rahman.

Rapat Paripurna DPRK Fakfak tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan potensi lokal yang dimiliki, termasuk pala dan sektor perikanan yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Fakfak.***

The post Fraksi Amanat Bintang Sejahtera Soroti Strategi Pembangunan Pala dalam RPJPD Fakfak 2025–2045 appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Fakfak (DPRK) menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Kedua Tahun 2025, dengan agenda utama membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis usulan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Selasa, 29 Juli 2025.

Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRK Fakfak, Abdul Rahman, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Perangkat Daerah atas kerja keras dalam menyiapkan lima Raperda tersebut.

Turut hadir dalam rapat tersebut para pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Abdul Rahman menekankan pentingnya pembahasan kelima Raperda sebagai bagian dari landasan hukum pembangunan dan tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Fakfak.

Lima Raperda Prioritas yang Dibahas:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2025–2045

– Disusun sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan diselaraskan dengan RPJP Nasional serta RTRW.

2. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2020

– Mencabut aturan tentang Pengendalian Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat

– Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman.

4. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

– Wujud komitmen daerah dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

– Mengatur penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah agar lebih responsif, efektif, dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kelima Raperda ini merupakan instrumen penting untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah. DPRD bersama Pemerintah Daerah akan membahasnya secara mendalam dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Abdul Rahman.

Diharapkan, pembahasan yang komprehensif dan kolaboratif antara Eksekutif dan Legislatif dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, serta memperkuat fondasi hukum dalam mewujudkan kemajuan dan pelayanan publik di Kabupaten Fakfak.***

The post DPRK Fakfak Gelar Rapat Paripurna Bahas Lima Raperda Prioritas Daerah appeared first on Infofakfak.com.