Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM – Menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bupati Fakfak Samaun Dahlan memberi peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menuntaskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) belanja dan kewajiban perpajakan.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan persiapan APBD 2026 yang digelar di Winder Tuare, Kompleks Rumah Jabatan Bupati pada Selasa, 27 Januari 2026. Rapat dihadiri pimpinan OPD, bendahara, dan staf pengelola keuangan daerah.

Bupati Samaun menyoroti masih adanya tunggakan SPJ Tahun Anggaran 2023 di sejumlah OPD. Berdasarkan laporan DPKAD, baru dua OPD yang telah menyelesaikan kewajiban tersebut, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Distrik Fakfak Barat.

“Kita tidak bisa bicara banyak soal program baru kalau kewajiban administrasi sebelumnya belum dibereskan,” tegas Bupati Samaun.

Selain SPJ, persoalan perpajakan juga menjadi perhatian serius. Bupati menyebut masih ditemukan OPD yang telah menyetor pajak tetapi belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga secara administrasi dianggap belum tuntas.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi kelancaran penyaluran dana ke daerah dan dapat memunculkan catatan saat audit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bupati meminta Sekretaris Daerah, Bappeda, dan BPKAD mengintensifkan koordinasi serta menggelar pertemuan rutin bulanan untuk memperbarui pemahaman OPD terhadap regulasi keuangan yang terus berkembang.

Bupati juga mendorong forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi terbuka bagi bendahara dan staf keuangan, sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalisir.

“Pengelolaan anggaran harus tertib dan akuntabel. Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” tandasnya.

Dengan langkah percepatan ini, Pemkab Fakfak menargetkan seluruh kewajiban administrasi keuangan dapat dirampungkan sebelum tim BPK melakukan pemeriksaan.***

The post Jelang Audit BPK, Bupati Fakfak Tegaskan OPD Wajib Selesaikan LPJ dan SPT Pajak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM_ Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan batas akhir penyampaian laporan penggunaan dana kampung tahun anggaran sebelumnya. Sebanyak 13 kampung yang belum menyerahkan laporan diminta segera melengkapi dokumen paling lambat hari ini, sesuai arahan Bupati Fakfak dalam rapat koordinasi yang digelar semalam.

Kepala BPKAD Fakfak, Tajudin La Jahalia, S.IP.,M.Si.,menjelaskan bahwa jika laporan tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan, maka penyaluran dana kampung tahap berikutnya yang bersumber dari APBN tidak akan dilakukan.

“Kalau tidak dipenuhi sampai hari Senin, tidak ada lagi dana kampung dari pusat untuk seluruhnya. Kalau sebagian dipenuhi, maka tahap berikutnya yang tidak turun,” tegas Tajudin. Pada Jum’at, 13 Juni 2025.

Untuk dana kampung yang bersumber dari APBD, keputusan pencairan akan menyesuaikan kebijakan Bupati Fakfak. Saat ini, sebagian proses kontrak APBD 2025 telah berjalan, termasuk tahapan lelang yang sedang ditangani Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, telah memerintahkan agar seluruh kepala kampung dari 13 kampung tersebut hadir bersama aparat kampung masing-masing untuk segera melengkapi dokumen.

“Tadi malam Bupati sudah beri petunjuk bahwa hal ini harus selesai hari ini. Sebagian besar hadir, hanya beberapa kampung yang jauh belum sempat hadir,” tambah Tajudin.

Sementara itu, untuk 103 kampung lainnya, dana sudah disalurkan ke rekening masing-masing. Sebanyak 206 dokumen kampung juga telah ditandatangani Bupati dan siap dikirim ke KPPN.

Pemerintah berharap komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penyaluran dana kampung dapat berjalan lancar demi mendukung pembangunan di wilayah Fakfak. ***

The post Bupati Fakfak Tegaskan Batas Akhir Laporan Dana Kampung, 13 Kampung Diminta Segera Lengkapi Dokumen appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Annisa Miranda

INFOFAKAFAK.COM_ Jakarta, 9 Mei 2025. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali memperoleh Opini Secara Wajar pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Pencapaian ini menjadikan SKK Migas untuk 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut dapat mempertahankan predikat Opini Secara Wajar pada laporan keuangannya.

Audit ini dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (BDO) dengan durasi pengerjaan selama 3,5 bulan dan selesai tepat waktu. Auditor menyatakan bahwa Laporan keuangan SKK Migas per 31 Desember 2024 mendapatkan opini terbaik yaitu tanpa modifikasian atau setara WTP. Hasil audit atas laporan keuangan SKK Migas tahun buku 2024 diserahkan kepada Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro di kantor SKK Migas pada hari ini Jum’at 9 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut, Pengawas Internal SKK Migas, Ibnu Suhaendra mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas laporan hasil audit sebagai acuan pembenahan dan perbaikan SKK Migas ke depannya. Dia menyampaikan bahwa selama proses audit, tim Pengawas Internal melakukan pendampingan saat proses audit di SKK Migas. “Atas keberhasilan ini, sebagai pengawas internal saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses audit hingga mencapai hasil yang diharapkan”, imbuh Ibnu.

Ditambahkan oleh Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro bahwa keberhasilan SKK Migas melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga kembali meraih Opini tanpa modifikasian atau setara WTP terhadap laporan keuangan tahun 2024. Dia mengibaratkan bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut, apalagi ini berhasil dipertahankan dalam waktu 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut dan bisa terus dipertahankan kedepannya. Ini mengindikasikan keberhasilan dari transformasi SKK Migas melalui implementasi 3 mindset baru dan 5 perilaku utama.

Kemudian dia mengatakan bahwa prestasi ini diperoleh dari kontribusi seluruh seluruh jajaran SKK Migas yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan.

Untuk itu, Luky menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran SKK Migas, baik di pusat dan perwakilan serta seluruh fungsi-fungsi yang telah melaksanakan program dan menggunakan anggaran dengan baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Mari kita pertahankan terus pencapaian yang baik ini dimasa mendatang sebagai salah satu pilar utama mendukung peningkatan lifting migas dan mendukung tercapaian program ketahanan energi”, pungkas Luky.

TENTANG SKK MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

The post 9 Tahun Berturut-Turut SKK Migas Pertahankan Predikat Opini Laporan Keuangan appeared first on Infofakfak.com.