Reporter: Annisa Mirandra

INFOFAKFAK.COM, – Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit VI Fakfak melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam hilirisasi produk minyak kayu putih. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Onim Sari, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, pada Kamis, 23 April 2026.

Selain pelatihan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat bersama KPH Wilayah VI Kabupaten Fakfak juga menyerahkan bantuan sarana pendukung ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan setempat guna menunjang kegiatan produksi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Jimmy W. Susanto, S.Hut., M.P, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini bersumber dari dana FOLU Net Sink RCB. Dana tersebut dialokasikan untuk pengadaan peralatan produksi minyak kayu putih serta pelatihan bagi masyarakat.

“Kami melaksanakan bimbingan teknis ini untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam memanfaatkan minyak kayu putih agar memiliki nilai tambah. Diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kelompok tani hutan di Kabupaten Fakfak, khususnya di Distrik Bomberay, diharapkan mampu memanfaatkan potensi hasil hutan kayu, terutama dalam memenuhi kebutuhan lokal minyak atsiri.

Ketua Kelompok Tani Hutan Sagu Mandiri Jaya, Iis Wahyuni, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. “Kami mewakili masyarakat kampung dan PKK mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga bantuan ini dapat menunjang dan meningkatkan ekonomi kami ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Wonorejo, Aan Dwiyono, menjelaskan bahwa pihaknya merupakan kelompok tani hutan binaan KPH Kabupaten Fakfak yang fokus pada budidaya dan pengolahan tepung sagu sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

“Kami memanfaatkan potensi lokal berupa tanaman sagu yang tumbuh liar di wilayah kami untuk diolah menjadi bahan pangan utama dalam bentuk tepung. Program ini sudah berjalan sekitar tiga tahun, dan dengan dukungan serta pembinaan dari KPH, kami semakin termotivasi untuk meningkatkan produksi,” jelasnya.

Perwakilan kelompok tani hutan penyulingan minyak kayu putih Kampung Onim Sari, Suyono, juga menyampaikan rasa terima kasih atas pelatihan yang diberikan. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Hal senada disampaikan oleh Dolpince Naharawarin yang mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari pelatihan tersebut. Ia berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten dapat terus menindaklanjuti program ini agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya di Distrik Bomberay.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.***

The post Pelatihan dan Bantuan Alat Minyak Kayu Putih di Bomberay Dorong Nilai Tambah Hasil Hutan appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Sri Mariati

INFOFAKFAK.COM – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Fakfak, bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Fakfak, memperkuat koordinasi lintas sektor terkait pembangunan jalan alternatif Fakfak–Siboru yang tengah berlangsung.

Dalam rapat koordinasi, pada Senin, 26 Januari 2026, terungkap bahwa pembangunan jalan alternatif ini telah mencapai sekitar 600 meter dengan lebar badan jalan mencapai 25 meter. Pada tahap pertama, ruas jalan ini direncanakan dibangun sepanjang 4 kilometer, sebagai upaya membuka akses transportasi sekaligus mendukung konektivitas wilayah.

Namun, DLHP Fakfak bersama jajaran kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait kawasan hutan.

UPTD KPHP Fakfak dan CDK secara tegas mengingatkan bahwa seluruh tahapan pembangunan harus merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP). Regulasi ini menjadi acuan penting agar kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan, khususnya di area yang bersinggungan dengan hutan lindung maupun hutan produksi.

DLHP Fakfak menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar pembangunan jalan alternatif ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa melanggar ketentuan kehutanan.

Koordinasi ini juga menjadi langkah awal untuk memastikan kesesuaian perencanaan, perizinan, dan pengawasan lapangan, sehingga pembangunan jalan Fakfak–Siboru dapat berjalan aman, legal, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.***

The post DLHP, CDK, dan KPHP Fakfak Perkuat Koordinasi Pembangunan Jalan Alternatif Fakfak–Siboru, Tekankan Kepatuhan Regulasi Kehutanan appeared first on Infofakfak.com.