Fakfak_ Tak dapat dipungkiri, nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr (HC) Susi Pudjiastuti, sudah membahana bukan hanya di nusantara, tetapi sampai tingkiat dunia. Berbagai jurus yang dimainkan menteri ke 6 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, langsung dikenal dunia, ketika memutuskan menenggelamkan kapal yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kamis (22/3) pagi tadi sekira pukul 10.00 WIT, ibu tiga anak itu, beserta rombongan mendarat di Bandara Torea Fakfak menggunakan pesawat pribadinya, Susi Air. Kedatangan Ibu kelahiran Pangandaran, Jawa Barat pada 15 januari 1965,  juga pemilik beberapa perusahaan berpenghasilan ratusan miliar itu, mengawali kunjungan kerjanya, yang menurut jadwal, akan berlangsung besok. Rupanya, Susi memangkas jadwal kunjungannya ke beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kaimana, dan memilih langsung menuju Fakfak dari kunjungannya di Timika.

Tiba di Bandara Torea Fakfak, Susi disambut Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. Turun dari pesawat, Susi disambut ritual adat, sebagai penghormatan atas kehadiran penyandang gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro, sekaligus penyandang gelar Kanjeng Ratu Ayu (KRAY) Susi Pudjiastutiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat itu.

Dari Bandara Torea Fakfak, Susi dan rombongan, menuju ke salah satu hotel, dan selanjutkan menuju ke kompleks rumah negara, untuk jamuan makan siang, serta menikmati durian Fakfak.

Ketua Panitia Penyambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, Suriyanto menjelaskan,”Kegiatan Ibu Menteri untuk hari ini tidak terjadwal, dan kami akan menawarkan beberapa kegiatan sekiranya Ibu Susi berkenan. Sedangkan kegiatan resmi besok, masih tetap tidak berubah,”

Suriyanto juga menjelaskan, sesuai jadwal yang ada, Jumat (23/3) pagi, Susi dijadwalkan melakukan panen perdana rumput laut di Kampung Saharai, Distrik Fakfak Timur. Selanjutnya, Susi mengunjungi pasar ikan di Tanjung Wagom, dengan agenda meninjau potensi perikanan Fakfak, penyerahan bantuan , serta pencanangan konservasi kelautan untuk wilayah Papua Barat.

“Jumat malam, kegiatannya workshop di Hotel Grand Papua dan dilanjutkan ramah tamah dengan masyarakat Fakfak di Wintder Tuare,” jelas Suriyanto.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beserta rombongan yang terdiri atas dua pesawat ini, akan mengakhiri kunjungan kerjanya di Fakfak, pada Sabtu pagi menuju Jakarta. (wah)

The post Menteri “Nyentrik” Bernama Susi Pudjiastuti Itu, Telah Tiba Di Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Bertempat di lapangan basket indoor, Pemerintah Kabupaten Fakfak pagi tadi (28/2) menyelenggarakan evaluasi atau tes tertulis untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau yang diistilahkan pegawai honorer.

Sebanyak 1.316 PTT yang berasal dari kelurahan, distrik dan OPD, mengikuti evaluasi yang “mendebarkan” ini. Mendebarkan? Ya, sebab hasil evaluasi ini akan menentukan kebijakan Bupati, untuk kembali mempekerjakan mereka seluruhnya, atau akan merumahkan sebagian.

Sekretaris BKD Kabupaten Fakfak, Mujusam Uswanas, ditemui disela-sela pelaksanaan evaluasi menyampaikan bahwa, pihaknya akan merangking hasil nilai evaluasi ini dan menyerahkan kembali kepada Bupati.

“Hasil evaluasi ini nantinya akan kami kembalikan ke Bupati, apakah semua akan dipakai kembali atau tidak. Jika dipakai kembali, mungkin UMRnya kami turunkan,” jelas Mujusam.

Mujusam juga menjelaskan bahwa, evaluasi kinerja ini, terkait dengan dana untuk PTT yang terlalu besar, membebani APBD.

“Jika mengikuti UMR provinsi, gaji rata-rata 2,5 juta perbulan. Kami menurunkan menyesuaikan dana yang ada di Fakfak. PTT di Fakfak rata-rata mendapatkan gaji 1,8 juta, kecuali dokter,” jelas Mujusam. “Untuk saat ini, total dana untuk gaji PTT sekitar 37 miliar pertahun,” tambahnya.

Evaluasi pada dasarnya memang diperlukan untuk menjaga grafik kinerja agar tetap baik. Namun, evaluasi juga bisa dijadikan sebagai alat sempurna untuk mengurangi (kata lain dari PHK) jumlah PTT. Sebab, jika dilakukan PHK langsung, akan berpotensi menimbulkan gesekan. Nah, berapa yang akan tereliminasi? (wah)

The post 1.316 PTT Ikuti Evaluasi, Berapakah Yang Akan Tereliminasi? appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Bupati Fakfak, Drs. Mohammad Uswanas, M.Si. memerintahkan pengadaan mobil pemadam kebakaran atau mobil damkar, dalam APBD 2018. Perintah ini disampaikan Bupati kepda Kepala Bappeda Kabupaten Fakfak, Drs. Ali Baham Temongmere, M.T.P., via telepon Senin (1/1) sore kemarin.

“Terima kasih sudah diingatkan. Kita memang harus memiliki mobil damkar itu. Selama ini kita sudah punya, tetapi diserahkan ke otorita Bandara Torea saat mobil damkar bandara mengalami kerusakan. Informasinya, mobil damkar itu, ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi,” ujar Bupati. “Jadi untuk mobil damkar ini nantinya akan kita operasionalkan untuk masyarakat Fakfak diluar bandara,” lanjutnya.

Menurut Bupati, operasional sehari-hari atas mobil damkar tersebut ada di tangan Satpol PP. “Nanti anggota satpol PP yang bertanggungjawab atas mobil damkar tersebut, akan diberikan pelatihan khusus pemadam kebakaran,” kata Bupati.

Penganggaran mobil damkar ini terbilang mendadak dan mendesak, disaat DPRD sedang membahas APBD 2018. Respon Bupati atas pengadaan mobil damkar dinilai sangat penting, setelah peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari lalu, merenggut 1 jiwa balita, tak memperoleh pemadaman yang memadai. Pemadaman kobaran api hanya menggunakan jasa semprotan air dari tiga mobil penjual air serta mobil air milik BNPB. (wah)

The post Bupati Anggarkan Pengadaan Mobil Damkar appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Usai upacara bendera memperingati HUT PUPR ke 72 yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas PUPR Kabupaten Fakfak pada Senin (4/11) lalu, Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. beserta beberapa pimpinan SKPD dan Pimpinan DPRD yang menumpang belasan mobil tangguh di medan berat, memulai off road, menjajal jalan sepanjang 152 km yang menghungkan Kota Fakfak dan Kampung Malakuli di Distrik Karas.

Perjalanan yang dimulai dari komplek rumah negara pada pukul 11.00 WIT ini, menelusuri jalanan campuran. Dari Kota Fakfak hingga Kampung Waserat, perjalanan masih belum merasakan hambatan, karena jalan ini merupakan jalan aspal yang sudah baik.

Perjalanan “sebenarnya” baru dirasakan ketika rombongan meninggalkan kampung terakhir, yakni Kampung Saharai, Distrik Fakfak Timur. Kendaraan harus digeber, karena perjalanan disuguhi jalan terjal nan menanjak tajam.

Pekerjaan membuka jalan baru ini sendiri, merupakan pekerjaan “uji nyali”, mengingat lokasinya yang memiliki tingkat kesulitan ekstrim. Menembus hutan belantara dengan pohon-pohon berukuran jumbo serta jurang menganga, menjadikan pembangunan jalan ini menjadi sulit. Selain itu, pembangunan jalan yang dibiayai dari APBN dan APBD ini, menyedot dana tidak sedikit.

Dalam pantauan media ini, dari 152 km yang dibangun, hanya sekitar 3 kilometer yang masih harus dipadatkan, agar perjalanan lebih mudah. Di beberapa titik, rombongan off road harus ekstra hati-hati, karena jalanan yang licin dan bisa menjebak kendaraan, menanjak dan menukik tajam, serta “ancaman” jurang. Hal ini juga diakui oleh Bupati Fakfak.

“Tadi kita temui, sekitar 3 km ada jalan yang masih berlumpur. Jalan ini memang posisinya kurang mendapat sinar matahari karena terlindung pohon-pohon besar dan sering hujan, sehingga masih perlu pengerasan. Namun saya optimis, beberapa bulan lagi, pengerasan sudah bisa menghasilkan jalan yang baik dan mudah dilalui,” ujar Bupati. “Tentu pemerintah akan terus meningkatkan mutu jalan, sehingga nantinya, dari Fakfak ke Karas bisa ditempuh dengan cepat,” lanjutnya.

Pukul 17.00 WIT, rombongan off road memasuki Kampung Malakuli, Distrik Karas. 6 jam perjalanan darat yang memacu hormon andrenalin, usai sudah.

Jalan yang menghubungkan Kota Fakfak ke  Karas ini, diharapkan mampu membuka Karas menjadi daerah yang terhubung transportasi darat, sehingga menjadi lebih mudah dijangkau dari kota serta daerah-daerah lainnya. Selama ini, menuju dan dari Karas, hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut, yang tentu menyimpang halangan dan tantangan tersendiri.

Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. dalam kesempatan ini, selaku Ketua Majelis Pembina Cabang atau Kamabicab, membuka Kemah Bhakti ke 2 Gerakan Pramuka Kwatir Cabang Fakfak. Perkemahan yang diikuti ratusan anggota Pramuka dari siaga hingga pandega ini, akan mengerjakan beberapa kegiatan bhakti sosial di Karas. (wah)

The post 6 Jam, Fakfak – Karas Terbukti Ditaklukkan appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ HUT Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke 72 tahun 2017 ini, berbeda dari tahun tahun sebelumnya. Biasanya, puncak HUT PUPR diperingati dengan upacara bendera. Namun kali ini, usai upacara bendera yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas PUPR pada Senin (4/12), langsung dilanjutkan dengan off road “mencicipi” jalan menembus belantara Fakfak – Karas, sejauh 152 Km.

Dalam upacara HUT PUPR ke 72 lalu, inspektur upacara yang juga Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. dan Kepala Dinas PUPR, Samaun Dahlan, S.Sos. M.A.P. memberikan penghargaan kepada tiga staf Dinas PUPR yang telah purnatugas. Ketiganya ialah, Lazarus Langkola, almarhum Buce Elwarin dan almarhum Ramlinur Samai, Amd.Tek.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan masjid, rumah warga yang terdampak proyek publik dan asrama mahasiswa Fakfak di Makassar. Bupati secara simbolis, menyerahkan kunci kepada imam masjid, warga pemilik rumah dan mahasiswa yang menempati asrama dimaksud.

“Saya sampaikan terima kasih kepada staf PU yang sudah purna tugas, atas pengabdiannya selama ini. Terima kasih juga kepada Andi Laritembun yang secara simbolis menerima kunci rumah, sebagai dampak atas pekerjaan yang ada,” ujar Bupati dalam sambutannya. “Untuk asrama mahasiswa agar dikelola dengan baik. Jangan sampai ditempati oleh yang bukan mahasiswa,” sambung Bupati.

Secara khusus, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Samaun Dahlan, Kepala Dinas PUPR, yang memiliki visi pembangunan Fakfak yang baik.

Asrama mahasiswa Fakfak di Makassar senilai Rp. 5.273.900.000 ini, dibangun dalam tiga tahap yang dimulai sejak 2014 lalu. Asrama mahasiswa yang dilengkapi dengan 31 kamar, dimana masing-masing kamar dilengkapi 2 tempat tidur serta fasilitas lainnya ini, dibangun oleh CV Batara Gowa (Mustamin Musa) dan CV Payahi Jaya Abadi (Mail Payahi Bauw).

“Usai upacara ini, kami akan off road, mencoba ke Karas yang sejauh 152 km dari Fakfak, melewati jalan yang baru dibuka, membelah hutan belantara,” kata Bupati.

Puncak HUT PUPR ini, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Dinas PUPR yang diberikan kepada Bupati Fakfak. (wah)

The post Kado HUT PU, Dari Penghargaan Hingga Off Road 152 KM appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diantaranya mengatur masalah hak perumahan dan biaya “angkot” wakil rakyat. Berapakah nilainya?

Beberapa waktu lalu, wartawan berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, H. Nasrun P Elake mengenai masalah hak pimpinan dan anggota DPRD atas tunjangan perumahan dan transportasinya ini.

“Selama ini untuk tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Fakfak, sudah dapat. Besarannya 16 juta perbulan untuk pimpinan, dan untuk anggota 15 juta perbulan,” ujar Nasrun.

Nasrun menambahkan, bahwa sesua pasal 15i PP 18 / 2017, perumahan dan transportasi memang hak DPRD. Jika pemerintah daerah belum menyediakan rumah dinas, maka diberikan uang sewa rumah dinas. begitu juga untuk transportasinya.

“Untuk besarannya, nanti diatur dalam Peraturan Bupati. Nilainya tidak boleh melebihi tunjangan yang diberikan oleh tingkat propinsi. Dan Fakfak adalah daerah yang pertama kali membahas ini dengan propinsi. Jadi kami masih menunggu keputusan besaran yang propinsi berikan kepada DPRD Propinsi, baru kita bisa tetapkan. Perbup masih menunggu Pergub,” jelas Sekda.

Dijelaskan pula oleh Sekda, bahwa DPRD Fakfak mengajukan tunjangan transportasi sebesar 19 hingga 23 juta perbulan. Namun tentu saja, besaran tunjangan ini masih menunggu besaran tunjangan bagi DPRD propinsi.

Jika nanti tunjangan transportasi ini diberikan dalam bentuk uang, maka konsekwensinya anggota dewan harus mengembalikan mobil plat merah dan sopirnya yang selama ini mereka pergunakan.

“Mereka memakai mobil sendiri dengan BBM dan sopir yang digaji dari uang tunjangan itu. Tidak boleh lagi menggunakan mobil milik pemerintah,” ujar Nasrun. “Namun untuk pimpinan dewan, disediakan mobil dinas jabatan,” imbuhnya.

Menurut Nasrun, jika ditilik dari untung rugi, maka sebenarnya negara lebih untuk jika untuk transportasi ini, diwujudkan dengan mobil dinas.

Meski begitu, merujuk pada pasal 13 ayat 5 pada PP 18 Tahun 2017 , kendaraan dinas jabatan dan rumah dinas, harus dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.

Jika anda menjadi anggota dewan yang terhormat, manakah pilihan anda, menempati rumah sendiri namun menerima uang sewa setiap bulannya, atau menempati rumah dinas dengan segala kelengkapannya? Dan, memakai mobil dinas yang ditanggung BBM dan sopirnya, atau memakai mobil sendiri namun menerima uang sewa perbulannya? (wah)

The post Menakar Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Dalam pelantikan pejabat eselon IV, III dan II Jumat (21/4) kemarin, Bupati Fakfak, Drs. Muhammad Uswanas, M.Si. memerintahkan kepada Wakil Bupati, Ir. Abraham Sopaheluwakan, M.Si. dan Sekretaris Daerah, Nasrun P Elake, untuk tegas menindak pegawai yang telah mangkir lama.

“Ini perintah saya yang ketiga, jadi harus ditindaklanjuti. Saya sudah perintahkan sebelumnya, kepada Pak Wabup dan Pak Sekda, untuk mengambil tindakan tegas kepada para pegawai yang tidak masuk kerja sudah lama. Bahkan ada yang empat tahun sudah tidak masuk kerja. Datang ke kantor hanya untuk ambil gaji, ambil TKD. Kasihan yang kerja dengan baik itu,” tegas Bupati.

Bupati juga akan melakukan evaluasi triwulanan, atas pelantikan 672 pegawai eselon IV, III dan II tersebut. Evaluasi ini merupakan upaya untuk membuat kinerja ASN menjadi lebih baik.

Pernyataan mengejutkan sekaligus menarik, terlontar dari Bupati saat akan melantik 672 pegawai tersebut.

“Saya akan melantik semua, tapi saya akan merombak. Sebab ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya perintahkan,” ujar Bupati.

Ketika hal ini dikonfirmasi, kandidat doktor tersebut menjelaskan, masalah ini akan diserahkan kepada pimpinan masing-masing SKPD.

“Adalah yang tidak sesuai perintah saya. Tidak perlu saya sebutkan. Tetapi masalah ini saya akan serahkan kepada pimpinannya,” jelas Bupati.

Pelantikan yang berlangsung di Lapangan Basket indoor tersebut, secara umum tidak memunculkan hal menonjol. Beberapa pejabat yang dimutasi, sudah diprediksi cukup lama. Sementara itu, di deretan Kepala Distrik, muncul wajah wajah baru. Salah satunya, Ziran Parani bergeser dari posisi sekretaris Distrik Pariwari menjadi Kepala Distrik Pariwari. (wah)

The post Bupati Minta Wabup dan Sekda Tertibkan Pegawai Mangkir Kerja appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Hari pertama masuk kerja usai libur panjang, Selasa (18/4), ratusan pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, terlambat masuk kerja.

Apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Pemda Kabupaten Fakfak, dan dihadiri Sekretaris Daerah, Nasrun P Elake ini, hanya diikuti tak lebih dari separuh jumlah pegawai di lingkungan

Ditemui usai apel pagi, Nasrun mengatakan, “Seperti yang telah kita lihat, para pegawai yang hadir saat ini hanya mencapai 40%, khususnya yang di sekretariat. Harus diakui bahwa, tingkat kesadaran pegawai negeri ini sangat kurang, Oleh sebab itu, dari waktu ke waktu harus kita pacu, karena saat ini pegawai lebih banyak menuntut haknya daripada kewajibannya,”

Lebih lanjut Nasrun menyampaikan, untuk meningkatkan disiplin pegawai, pihaknya akan membuat pakta integritas, yang ditandatangani pegawai serta mengetahui pimpinannya.

“Di dalam pakta integritas itu, jelas tercantum pegawai harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Masuk kerja pukul 07.30 sampai dengan 16.15 WIT. Jika tidak, kami akan kenakan sanksi,” lanjutnya.

Hingga pukul 08.00 WIT, tak banyak pegawai di Kantor Sekretariat Kabupaten Fakfak itu yang hadir. Banyak ruangan yang terlihat masih kosong. (bal)

The post Usai Libur Panjang, Lebih dari Separuh Pegawai Tak Ikut Apel Pagi appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Pertemuan yang diinisiasi DPPKAD kabupaten Fakfak, bersama lembaga dan perorangan penerima dana hibah dan bantuan sosial, menguak kenyataan bahwa, hingga kini, dana hibah dan bantuan sosial yang belum dipertanggungjawabkan, mencapai nilai 10 miliar lebih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, H. Nasrun P Elake yang membuka acara menyampaikan, belum dipertanggungjawabkannya dana hibah dan bantuan sosial hingga 10 miliar lebih, akan membawa dampak pada penilaian dari BPK.

“Angka 10 miliar itu tergolong tinggi. Untuk itu, jika dana yang sudah diterima belum dipertanggungjawabkan, jika mendapat dana untuk tahun ini, jangan dicairkan dulu. Tolong setelah pertemuan ini, segera dibuat laporannya,” tegas Nasrun.

Nasrun juga mengingatkan, bahwa organisasi yang diprioritaskan mendapat dana hibah adalah organisasi yang telah terdaftar di Badan Kesbang dan Linmas. Banyak lembaga dan organisasi yang menerima dana hibah miliaran rupiah, hingga bulan ketiga di tahun 2017 ini, belum menyerahkan laporan pertanggungjawabannya.

“Uniknya”, Bakor Korpri yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, ternyata belum menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Alhasil, Nasrun menginstruksikan agar bendahara segera menyelesaikan.

Supriyono Wihel, Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Fakfak mengingatkan bahwa, belum adanya laporan pertanggungjawaban hingga 10 miliar lebih, bisa berdampak ke ranah hukum.

“Jangan sampai masalah hibah dan bantuan sosial ini mengarah ke ranah hukum. Sebab, bagaimanapun, dana tersebut merupakan dana rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Supriyono.

Supriyono mengungkapkan, dari 36 milar lebih, dana hibah yang diluncurkan pemerintah, baru dipertanggungjawabkan sebesar 29 milar. Artinya, masih ada sekitar 6,7 miliar belum dilaporkan penggunaannya. Sedangkan dari 14 miliar lebih bantuan sosial, baru 11 miliar yang dilaporkan, dan menyisakan 3 miliar lebih yang belum dilaporkan.

“Kami meminta keseriusan penerima hibah dan bantuan sosial, untuk membantu kami dengan segera mebyerahkan laporan pertanggungjawabannya,” imbuh Supriyono..

Sementara itu, Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak, M Hendro, kembali mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban diserahkan sebelum 31 Maret ini. (wah)

The post 10 Miliar Lebih, Dana Bansos dan Hibah Belum Dipertanggungjawabkan appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Fakfak, Drs. Marthen Idie, M.Si. menyampaikan bahwa, pemerintah telah menyederhanakan aturan terkait Surat Ijin Usaha Perdagangan atau SIUP, dengan menghapus kewajiban pendaftaran ulang. Selain itu, Tanda Daftar Perusahaan atau TDP, juga telah dilakukan penyederhanaan prosedur dan menghapus biaya administrasinya.

Penjelasan Marthen Idie, disampaikan untuk pernyataan anggota DPRD Kabupaten Fakfak, Drs. Freddy Thie, yang menyoroti tentang persyaratan semua jenis perijinan yang disamakan, sehingga merugikan perusahaan, dan meminta agar menyederhanakan semua jenis perijinan.

“Saya pernah ditelepon oleh Pak Freddy Thie terkait penyederhanaan persyaratan perijinan, tapi saat itu saya masih di Bali mengikuti kegiatan Menteri Perdagangan, dan salah satunya bahas tentang hal itu. Saya sudah sampaikan ke beliau, ada aturan baru yang akan kita rapat dan bahas bersama. Tapi saya belum pulang, beliau sudah komentar di media,” kata Marthen Selasa (7/3) kemarin.

Menurut Marthen, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menterti Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/S017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

“Peraturan Menteri Perdagangan ini, memberi jaminan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dibidang perdagangan, dan kewajiban pendaftaran ulang SIUP setiap lima tahun dihapus,”ujar Marthen. “Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang, karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan,” lanjutnya.

Terkait hal ini, Marthen mengaku telah mengirim surat kepada asosiasi untuk membahas masalah tersebut bersama-sama, termasuk syarat-syarat yang selama ini dianggap tumpang tindih.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Fakfak, Sunardi Syahid, menjelaskan seputar masalah BPJS Ketenegakerjaan yang belakangan dimasalahkan.

“Mengacu kepada Undang-undang nomor 24 Tahun 2011, bahwa setiap pekerja di indonesia termasuk asing, wajib didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tentu yang mendaftarkan adalah perusahaannya,” jelas Sunardi.

Dengan masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka akan mendapat manfaat perlindungan dari resiko kecelkaan kerja dan kematian.

“Iurannya terjangkau, dan memilik manfaat yang besar. Sehingga program ini bermanfaat bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Ditambahkan oleh Sunardi, jika perusahaannya telah tidak aktif, maka segera laporkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, agar tidak perlu membayar iuran serta tidak terkena denda. (salter/wah)

The post Kini, SIUP Tak Perlu Diperpanjang, TDP Gratis Administrasinya appeared first on Infofakfak.com.