Fakfak_ Pertemuan PT. Arfak Indra sebagai pemegang HPH dengan masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Kampung Goras serta beberapa kampung lain di Distrik Kokas dan Bomberay, yang dimediasi oleh DPRD Kabupaten Fakfak kemarin (2/3), akhirnya deadlock. Pertemuanyang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Fakfak sejak pukul 10.00 hingga 15.30 WIT itu, tidak menghasilkan keputusan sama sekali.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Semuel Hegemur ini, didahului dengan mendengarkan pendapat dari masing-masing kampung. Mayoritas perwakilan kampung, seperti kampung Mitimber, Kinam, Goras, dan beberapa kampung lainnya, menyatakan keberatan atas operasional PT. Arfak Indra melalui mitra kerjanya, untuk mengeplorasi hutan mereka.

Keberatan masyarakat juga disebabkan adanya tindakan anggota Brimob yang ‘disewa’ oleh mitra kerja PT. Arfak Indra untuk mengawal pengiriman alat berat ke lokasi kerja di Goras.

Keberatan masyarakat mendapat dukungan dari Wakil Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Simon Hindom.

“Saya minta operasional ini ditangguhkan lebih dulu. Seluruh masyarakat adat harus dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan. Jangan sampai terjadi gesekan antara masyarakat dengan pemegang HPH. Sebab, masalah HPH ini, persoalannya hampir sama, sehingga menimbulkan bentrokan,” tegas Simon Hindom.

“Iming-iming” dari mitra kerja PT. Arfak Indra yang menyatakan bahwa masyarakat akan mendapatkan kompensasi 100.000/M³ untuk kayu dengan diameter 60 cm keatas, dan 40.000/M³ untuk kayu dengan diameter 40 cm keatas, tidak mampu meluluhkan hati masyarakat.

Dalam pertemuan ini juga terungkap bahwa, meski PT. Arfak Indra mengaku telah memegang penyataan persetujuan operasional dari tetua beberapa marga, ternyata penandatangan persetujuan tersebut belum menyertakan masyarakat atau keluarga lainnya. Sedangkan Marga Weripang tetap pada pendiriannya, menolak operasional PT. Arfak Indra.

Sementara itu, Kepala Perwakilan PT. Arfak Indra, Junaedi, berjanji akan membenahi kekurangan yang telah dilakukan perusahaannya.

Sebelum menutup pertemuan, Wakil Ketua DPRD Semuel Hegemur mengingatkan Arfak Indra untuk segera menarik personil Brimob dari lokasi. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Samaun Hegemur menyampaikan bahwa, perusahaan harus segera membenahi kekurangan dan melakukan musyawarah kembali dengan melibatkan seluruh masyarakat adat, agar persetujuan operasional mendapatkan legitimasi. (wah)

The post Pertemuan Arfak Indra dan Masyarakat Deadlock, Mayoritas Menolak Penebangan Hutan appeared first on Infofakfak.com.

Fakfak_ Wakapolres Fakfak, Kompol Adolf S Marsyom membenarkan keberadaan anggota Brimobda Polda Papua di camp milik PT. Arfak Indra di Kampung Goras, Distrik Kokas. Namun Wakapolres menampik tudingan adanya intimidasi anggota Brimob kepada masyarakat sekitar HPH Arfak Indra.

“Memang ada 7 anggota Brimob disana. Keberadaan mereka hanya untuk mengawal pengiriman alat berat. Saat ini masih ada 1 kali trip lagi. Setelah selesai, maka anggota tersebut akan ditarik. Jadi tidak ada intimidasi. Yang ada mungkin perasaan ketakutan masyarakat, mungkin tidak terbiasa melihat anggota Brimob membawa senjata,” jelas Wakapolres.

Wakapolres mengaku belum mengetahui apakah keberadaan anggota Brimob sudah diketahui Kapolres atau belum. Yang jelas, menurutnya, pengamanan area Arfak tetap dibawah kendali Polres Fakfak.

Senada dengan Wakapolres, Kepala Kantor Perwakilan PT. Arfak Indra di Fakfak, Junaidi menjelaskan bahwa, keberadaan anggota Brimob hanya untuk mengawal pengiriman alat berat.

Lebih jauh, Junaidi menjelaskan, “Saya sudah cek ke lokasi, tidak ada intimidasi. Kami hanya minta pengamanan kepada Polres Fakfak.”

Junaidi juga menjelaskan bahwa, di daerah HPH tersebut terdapat banyak marga. Namun untuk marga yang terdampak langsung, ada sekitar 6 marga. Hanya 1 marga yang belum sepakat, yakni Marga Weripang.

“Marga Weripang belum sepakat. Namun hal ini lebih disebabkan mereka masih konsolidasi keluarga,” tambah Junaidi.

HPH Arfak Indra meliputi beberapa kampung di Distrik Kokas, dengan luas area 177.900 Ha. Keberadaan HPH mestinya bisa membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitarnya, tanpa menimbulkan masalah. Sebab, sudah jamak terjadi, keberadaan perusahaan yang mengelola hutan, kerap bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat bukan menjadi tuan rumah, malah bisa tersingkirkan dan dimusuhi. (wah)

The post Wakapolres Benarkan Ada 7 Anggota Brimob di Goras appeared first on Infofakfak.com.