Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM di daerah ini agar mampu memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha serta memperluas jangkauan pemasaran produk lokal.

​Langkah tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis atau Bimtek Pendampingan Aplikasi E Bisnis yang berlangsung di Graha Le Cocq d’Armanville, Fakfak, Selasa, 22 September 2026.

​Kegiatan dibuka resmi oleh Bupati Fakfak yang diwakili Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Aroby Hindom, S.Sos.,M.Si.,

​Dalam sambutannya, Aroby Hindom menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan tersebut. Ia menekankan pentingnya masyarakat mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkannya secara produktif.

​Menurut Aroby, pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan Fakfak kepada masyarakat luas, baik di daerah maupun ke berbagai wilayah luar.

​”Pemanfaatan ruang digital secara tepat dapat mengatasi keterbatasan jarak sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal kita,” ujar Aroby.​

Pembukaan USA, agenda dilanjutkan dengan penyediaan materi oleh narasumber dari pengembang aplikasi E Bisnis. Peserta diberikan penjelasan mengenai fitur, mekanisme, hingga tata cara penggunaan aplikasi secara langsung.

​Selain mendapatkan materi, para peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan dinas perwakilan terkait juga mengikuti simulasi penggunaan aplikasi. Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha memahami cara memperkenalkan produk, menyajikan informasi usaha, hingga menjalankan proses pemasaran melalui platform digital.

​Pemerintah Daerah berharap melalui bimtek ini, pengetahuan dan keterampilan digital para pelaku UMKM di Fakfak dapat meningkat, sehingga teknologi menjadi sarana strategi dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.***

The post Latih Pelaku UMKM Pasarkan Produk Lewat Aplikasi, Diskominfo Fakfak Gelar Bimtek E Bisnis appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

​INFOFAKFAK.COM, – Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk tidak membiarkan hasil riset Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (Unpad) sekadar menjadi dokumen di atas meja. Ia menegaskan seluruh rekomendasi lapangan di kawasan Bomberay Tomage harus segera diintegrasikan menjadi program kerja nyata Pemkab Fakfak.

​Pernyataan tersebut disampaikan Bupati  Samaun Dahlan usai menghadiri pemaparan hasil kerja Tim Ekspedisi Patriot Unpad yang berlangsung di Kantor Distrik Tomage, Rabu, 23 September 2026.

​“Selaku Bupati Kabupaten Fakfak, saya sangat mengapresiasi sekali tim Patriot yang hadir baru kurang lebih dua bulan, tetapi hasilnya sangat luar biasa,” ujar Bupati Samaun.

​Guna menjaga keberlanjutan program tersebut, Samaun meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, kepala kampung, hingga masyarakat untuk bersinergi menyerap pengetahuan yang telah dirancang tim. Bahkan, ia berencana memboyong para kepala distrik lain ke Bomberay dan Tomage untuk mempelajari serta mempraktikkan hasil kerja lapangan tersebut.

​Bupati Samaun juga mendorong Kementerian Transmigrasi agar dapat mempertahankan program pendampingan serupa selama kurun waktu lima tahun ke depan, demi membawa perubahan besar dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Fakfak.

​Dalam forum yang turut dihadiri pimpinan OPD, Forkopimda, unsur TNI Polri, tokoh masyarakat, serta jajaran Tim Ekspedisi Patriot Unpad tersebut, dibahas sejumlah isu krusial mulai dari penanganan karhutla, kekeringan, hingga pemaparan lima rumpun kerja tim.

​Lima sektor yang dipaparkan mencakup pemetaan kerusakan saluran irigasi primer dan uji kualitas air pada rumpun Listrik Air Energi, pembuatan demplot pertanian dan pengolahan silase kompos pada rumpun Agrokompleks, pelatihan 25 keterampilan dasar kader posyandu untuk penanganan stunting pada rumpun Kesehatan, pendampingan NIB dan sertifikasi halal pada rumpun UMKM, serta penyusunan modul budaya dan pembentukan Pokdarwis pada rumpun Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata.

​Menanggapi pemaparan mendalam tersebut, Bupati Samaun meminta Tim Ekspedisi Patriot diundang kembali ke Kota Fakfak untuk mempresentasikan temuan mereka secara komprehensif di hadapan seluruh pimpinan OPD di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

​Bupati juga menginstruksikan Dinas Pertanian untuk lebih aktif turun ke lapangan mendukung pengurusan NIB kelompok kompos serta merumuskan pakan ayam murah yang menjadi kendala peternak lokal. Sementara terkait masalah pasokan air bersih, Pemkab Fakfak tengah berkolaborasi dengan ITB untuk pemetaan sumur bor, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna pemenuhan kebutuhan pupuk petani.

​Di tempat yang sama, Plt. Kepala Disnakertrans Kabupaten Fakfak, Lud Masrur Kamudi, S.I.P., M.Si., menegaskan bahwa seluruh hasil kajian dan riset tim ekspedisi akan dijadikan rekomendasi resmi Pemkab Fakfak dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

​”Hasil dari kajian maupun riset yang dilakukan oleh tim ekspedisi Patriot ini akan dijadikan rekomendasi,” kata Lud.

​Lud menekankan agar pendampingan kelembagaan ke depan tidak hanya berfokus pada kawasan transmigrasi, tetapi juga menjangkau masyarakat lokal yang hidup mendampingi kawasan tersebut.

​Sebagai langkah konkret tindak lanjut program, Ketua Tim 13 Ekspedisi Patriot Unpad, Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si., melalui program KAPASITA BT (Kapabilitas Sosial Transmigrasi Adaptif Bomberay Tomage) telah menjadwalkan workshop “Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan, Keuangan, dan Pemasaran” pada Minggu, 27 September 2026, di Aula SMKN 2 Fakfak dengan menghadirkan pakar manajemen pemasaran, Prof. Usep Suhud, Ph.D.***

The post Sebut Hasil Unpad Luar Biasa, Bupati Samaun Instruksikan OPD Eksekusi Temuan Lapangan di Bomberay Tomage appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Kodim 1803/Fakfak Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., meninjau langsung pelaksanaan Bazar Murah di area Pasar Rakyat Thumburuni, Kabupaten Fakfak, Selasa 22 September 2026.

​Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., guna memastikan penjualan komoditas bahan pokok berharga murah berjalan tertib dan tepat sasaran.

​Kegiatan yang digelar Kodim 1803/Fakfak dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI ini langsung diserbu warga yang memadati lokasi sejak pagi hari.

​

Di sela-sela peninjauan, Letkol Inf Wahlin Rahman menyampaikan, bazar murah ini diselenggarakan sebagai langkah konkrit TNI untuk membantu masyarakat di tengah kondisi harga bahan pokok saat ini.

​“Bazar murah ini aksi nyata kami untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Kami ingin semarak HUT ke-81 TNI dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya dalam memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Letkol Wahlin.

​Ia menegaskan, Kodim 1803/Fakfak akan terus menggelar berbagai aksi sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Fakfak.

​“TNI lahir dari rakyat dan selalu ada untuk rakyat. Semoga kegiatan ini betul-betul membantu meringankan beban kebutuhan dapur warga,” pungkasnya.

​Terlihat langsung di lapangan, Dandim bersama Wakil Bupati menyapa para pembeli sembari memantau antrean warga yang berburu paket sembako murah. Berbagai komoditas pangan yang disediakan ludes terjual, dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman serta tertib hingga selesai.***

The post Dandim 1803/Fakfak Tinjau Bazar Murah HUT ke-81 TNI di Pasar Rakyat Thumburuni appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Fakfak, Mohjak Rengen, S.Sos., M.SDA., menjelaskan perkembangan dan kendala pengoperasian portal otomatis di Pasar Ikan Tanjung Wagom dan Pasar Dulan Pokpok.

Penjelasan tersebut disampaikan Mohjak saat diwawancarai di ruang kerja, Selasa 15 September 2026.

Untuk portal di Pasar Ikan Tanjung Wagom, Mohjak mengatakan perangkat pada dasarnya sudah dapat berfungsi dengan baik. Namun, pengoperasiannya masih ditunda sementara sesuai Arahan Bupati Fakfak serta masukan dari DPRK Fakfak dan masyarakat.

Penundaan tersebut dilakukan karena pemerintah masih mengutamakan perbaikan jalan dan pengaspalan kawasan parkir di kawasan pasar.

Sebelum pengaspalan pekerjaan dilakukan, sensor dan perangkat portal yang terpasang di badan jalan harus terlebih dahulu dilepas untuk menghindari kerusakan selama pekerjaan berlangsung.

Setelah pengaspalan selesai, perangkat tersebut akan dipasang kembali dan portal siap dioperasikan.

Sementara itu, untuk portal di Pasar Dulan Pokpok, Mohjak mengatakan perangkat telah terpasang namun belum resmi difungsikan.

Bagian atas kotak kontrol portal sempat mengalami kerusakan sebelum fasilitas tersebut difungsikan.

Di sisi lain, pantauan di lokasi menunjukkan, kotak kontrol portal tersebut tampak terisi tumpukan sampah.

Perangkat laptop pendukung juga sempat hilang dan permasalahan tersebut kini telah diselesaikan pihak kepolisian.

Untuk menjaga keamanan aset dan kebersihan kawasan pasar, Disperindag Kabupaten Fakfak telah menyiagakan 15 personel keamanan dan kebersihan.

Mohjak menegaskan, pengoperasian portal di kedua pasar tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena membutuhkan kesiapan sejumlah bantuan pendukung dan koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, kelengkapan seperti marka parkir dan rambu-rambu lalu lintas merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.

Setelah pengaspalan pekerjaan oleh instansi teknis terkait serta penyiapan marka dan rambu-rambu selesai, barulah sistem portal dan penarikan retribusi parkir dapat dijalankan secara resmi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

“Semua harus disiapkan terlebih dahulu agar ketika portal mulai dioperasikan, sistemnya sudah berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Mohjak. ***

The post Disperindag Fakfak Jelaskan Kendala Pengoperasian Portal di Dua Pasar appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Zeth Sampetondok, S.E., M.M., menegaskan kios, meja batu dan pelataran yang digunakan pedagang di Pasar Rakyat Thumburuni hanya berstatus Hak Pakai dan tidak boleh diperjualbelikan maupun disewakan kepada pihak lain.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Pasar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Fakfak.

Menurut Zeth, seluruh lahan dan fasilitas pasar merupakan aset pemerintah daerah. Karena itu, pedagang hanya diberikan Hak Pakai dan bukan Hak Milik.

“Masyarakat harus paham bahwa ini lahan pemerintah, statusnya hanya Hak Pakai. Konsekuensinya, tempat jualan baik kios, meja batu, maupun pelataran dilarang keras untuk diperjualbelikan atau disewakan kembali kepada pihak lain,” tegas Zeth saat diwawancarai media Infofakfak.com di ruang kerjanya, Selasa 15 September 2026.

Zeth mengatakan, penyusunan Ranperda tersebut telah melalui tahapan pengkajian teknis bersama Bagian Hukum.

“Kehadiran Perda ini sangat penting. Di satu sisi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, dan di sisi lain menjadi payung hukum bagi petugas agar dalam penertiban tidak bertindak semena-mena, melainkan sesuai prosedur,” ujarnya.

Selain mengatur status tempat usaha, Ranperda tersebut juga mengatur bangunan swadaya, penataan barang dagangan hingga larangan berbagai aktivitas yang mengganggu ketertiban di kawasan pasar.

Menurut Zeth, pedagang diperbolehkan membangun tempat usaha secara swadaya, namun wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Pedagang juga tidak diperbolehkan menempatkan barang dagangan hingga menggunakan badan jalan utama kawasan pasar.

“Penataan ini penting supaya barang tidak diatur sembarangan sampai menutup jalan. Kalau jalan sempit lalu tersenggol pembeli, bisa menimbulkan masalah. Ini yang kita tertibkan supaya semua aman dan nyaman,” tegasnya.

Aturan tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk menindak berbagai aktivitas yang dilarang di lingkungan pasar, termasuk praktik perjudian dan bentuk pelanggaran sosial lainnya.

Untuk memperkuat ketentuan penggunaan tempat usaha, pihak pengelola pasar telah menyiapkan Surat Perjanjian Penggunaan Tempat Dagang bagi seluruh pedagang.

Pedagang yang melanggar ketentuan maupun lalai melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi secara bertahap.

Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan sebanyak tiga kali, teguran tertulis, penutupan sementara tempat usaha, hingga pencabutan Hak Pakai secara permanen.

Sementara terkait retribusi pasar, Zeth menjelaskan bahwa kewajiban dan tarif retribusi telah diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2023.

Setiap pedagang yang melakukan aktivitas usaha di atas lahan pemerintah wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Sedangkan untuk retribusi persampahan atau kebersihan, kewenangan pemungutannya berada di bawah OPD teknis terkait.

Bidang Pasar, kata Zeth, terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada para pedagang di lapangan.

Ia berharap pelayanan pengangkutan sampah di kawasan pasar tetap berjalan demi menjaga kebersihan lingkungan pasar.

“Harapan kami proses pengangkutan sampah tetap berjalan demi menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sementara untuk kewajiban retribusi kebersihan, kami di Bidang Pasar terus berkoordinasi dan mengimbau para pedagang agar tetap memenuhi kewajibannya,” pungkasnya. ***

The post Kabid Pasar Tegaskan Kios dan Lapak Hanya Hak Pakai, Dilarang Dijual appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Persoalan jalan koral dan debu di Kampung Wono Rejo kembali menjadi perhatian setelah Manajemen PT Rimbun Sawit Papua (PT RSP) Thessa 2 Estate (TSA2E) memberikan tanggapan atas keluhan warga.

Sebelumnya, warga Kampung Wono Rejo mengeluhkan kondisi jalan yang dilalui kendaraan dan menimbulkan debu. Warga juga meminta adanya kepastian penyelesaian hingga muncul protes warga akan melakukan pemortalan apabila persoalan tersebut tidak mendapat kejelasan.

Menanggapi keluhan tersebut, Manajemen PT RSP menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat Kampung Wono Rejo.

Terkait tuntutan pengaspalan, perusahaan menyatakan tidak dapat mengabulkannya karena jalan yang dimaksud disebut sebagai jalan umum atau jalan negara.

“Sebagai solusinya, perusahaan telah memutuskan untuk beralih menggunakan jalan alternatif lain yang jauh dari pemukiman warga,” tulis pernyataan resmi Manajemen PT RSP.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi pemortalan jalan.

Menurut manajemen, penutupan jalan secara sepihak dikhawatirkan berdampak terhadap kelancaran operasional Kebun Inti dan Kebun Plasma bersama Koperasi Produksi Moor Over Jaya serta membawa dampak sosial dan ekonomi bagi karyawan dan masyarakat setempat.

PT RSP kemudian mengajak masyarakat menyelesaikan persoalan melalui musyawarah selama proses penyiapan jalan alternatif berlangsung.

Respons perusahaan tersebut menjadi langkah penyelesaian terhadap keluhan warga.

Namun, persoalan di lapangan kemudian menyisakan pertanyaan lain.

Berdasarkan pantauan, kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan masih terlihat melintasi jalan Kampung Wono Rejo.

Jika jalan alternatif sedang disiapkan untuk menghindari kawasan permukiman, kapan jalan tersebut dapat digunakan?

Dan apakah nantinya kendaraan operasional perusahaan benar-benar akan beralih menggunakan jalur tersebut?

Pertanyaan itu menjadi penting ketika dikaitkan dengan dokumen lingkungan PT RSP.

Dalam Dokumen AMDAL PT RSP tercantum sekitar 157,5 kilometer jaringan jalan internal, yang terdiri atas sekitar 112,5 kilometer Jalan Koleksi dan 45 kilometer Jalan Produksi.

Angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai realisasi di lapangan.

Dari total 157,5 kilometer jalan internal yang tercantum dalam dokumen AMDAL, berapa kilometer yang sudah benar-benar direalisasikan hingga 2026?

Jika belum seluruhnya terealisasi, berapa kilometer yang sudah dibangun?

Di mana saja lokasi jalan internal tersebut?

Dan apakah jalan-jalan yang telah dibangun itu sudah digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan sehingga kendaraan tidak lagi harus melintasi jalan di kawasan permukiman warga?

Pertanyaan lainnya menyangkut pelaksanaan pengelolaan jalan.

Komitmen dalam dokumen lingkungan juga berkaitan dengan pengerasan dan perataan jalan, pembuatan parit, serta upaya agar aktivitas perusahaan tidak mengganggu akses dan drainase masyarakat.

Lalu, bagaimana realisasi komitmen tersebut di lapangan?

Apakah seluruhnya telah dilaksanakan sesuai rencana?

Atau masih terdapat bagian yang belum terealisasi?

Hal ini penting untuk diketahui karena masyarakat tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam dokumen, tetapi juga merasakan langsung kondisi jalan yang mereka gunakan sehari-hari.

Di satu sisi, perusahaan menyatakan akan menyiapkan jalan alternatif yang jauh dari pemukiman.

Di sisi lain, dokumen AMDAL telah mencantumkan jaringan jalan internal sepanjang sekitar 157,5 kilometer.

Maka persoalannya kini bukan lagi sekadar aspal atau tidak aspal.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana komitmen pembangunan jalan internal yang telah tercantum dalam dokumen AMDAL itu sudah diwujudkan?

Sebab, selama kendaraan operasional masih terlihat menggunakan jalan Kampung Wono Rejo dan masyarakat masih berhadapan dengan persoalan koral serta debu, realisasi jaringan jalan internal tersebut menjadi penting untuk diperjelas.

Jalan internal sepanjang 157,5 kilometer telah tercantum dalam Dokumen AMDAL PT RSP.

Pertanyaannya, berapa yang sudah benar-benar terwujud?

Dan jika soal jalan saja masih menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan komitmen-komitmen lain yang termuat dalam dokumen yang sama?

Sudahkah semuanya direalisasikan, atau masih ada yang belum terlihat di lapangan?

The post Jalan Koral dan Debu Masih Dilintasi Kendaraan, Berapa Kilometer Jalan Internal PT RSP yang Sudah Dibangun? appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Sub Detasemen Polisi Militer (Dansubdenpom) XVIII/1-2 Fakfak, Kapten Cpm Prasetyo Budhi Setiawan, S.Psi., ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Teluk Berau “Qpeh Kogangandin” di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026.

Festival tersebut mengangkat tradisi pasar barter yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Fakfak dari pesisir Teluk Berau.

Kegiatan itu juga menghadirkan Wakil Bupati Fakfak, Ketua DPRK Fakfak, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Barter pasar tidak hanya berkaitan dengan pertukaran barang. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat pesisir Teluk Berau tersebut juga merefleksikan ikatan sosial, kearifan lokal, dan rasa saling percaya yang diwariskan antargenerasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapten Cpm Prasetyo Budhi Setiawan mengapresiasi masyarakat dan pemerintah daerah yang terus menjaga tradisi pasar barter sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Fakfak.

Menurut Prasetyo, nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut tidak berhenti pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari hubungan sosial masyarakat.

“Tradisi pasar barter tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi yang telah lama hidup di tengah masyarakat,” ujar Kapten Prasetyo.

Ia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda agar tradisi yang diwariskan masyarakat pesisir Teluk Berau tetap dikenal oleh generasi berikutnya.

Festival Budaya Teluk Berau “Qpeh Kogangandin” menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi pasar barter sekaligus memperkenalkan warisan budaya tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

Keberadaan tradisi pasar barter juga menjadi bagian dari kearifan masyarakat lokal Fakfak dari pesisir Teluk Berau yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga nilai persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi yang terkandung di dalamnya tetap dikenal.***

The post Pasar Barter Mambunibuni, Kapten Prasetyo: Warisan Pesisir Perlu Dikenalkan ke Generasi Muda appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., menghadiri Festival Tradisional Pasar Barter di Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026.

Kehadiran Dandim didampingi Ketua Persit KCK Cabang XIV Kodim 1803/Fakfak, Ny. Bia Wahlin. Festival tersebut juga menampilkan Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbitkendik, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ratusan warga.

Festival Pasar Barter menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga tradisi barter yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat pesisir Fakfak.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim Wahlin mengapresiasi masyarakat dan pemerintah daerah yang terus menjaga tradisi pasar barter sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Fakfak.

Menurutnya, tradisi pasar barter tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang mencerminkan persaudaraan, kebersamaan, dan toleransi di tengah masyarakat.

Nilai tersebut menjadikan pasar barter tidak sekadar menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi yang mempertemukan masyarakat dan mempererat hubungan sosial.

Kehadiran Dandim dalam festival tersebut sekaligus menunjukkan dukungan terhadap upaya pelestarian budaya daerah dan nilai-nilai luhur masyarakat adat Kabupaten Fakfak.

Festival Pasar Barter Mambunibuni juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas.

Tradisi yang terus dipertahankan tersebut diharapkan dapat tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Fakfak.***

The post Dandim Fakfak: Pasar Barter Bukan Sekadar Transaksi, Ada Nilai Persaudaraan appeared first on Infofakfak.com.

Pewarta: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Korem 182/JO membuka ruang kolaborasi dengan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam mendukung pemetaan dan pengembangan potensi wilayah Kabupaten Fakfak.

Pembahasan tersebut berlangsung di Makorem 182/JO, Rabu 9 September 2026, dalam pertemuan antara Tim TEP Unpad dan Danrem 182/JO Kolonel Inf Irwan Budiana, S.E., M.M., M.Han., bersama jajaran Korem.

Ekspedisi Patriot Unpad membawa pendekatan pengembangan wilayah melalui lima sektor utama, yakni air, energi, pangan, sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi. Kelima sektor tersebut diarahkan untuk saling terhubung dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Tim TEP Unpad memaparkan program ekspedisi yang menitikberatkan pada pemetaan potensi serta penguatan ekosistem kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah.

Danrem 182/JO Kolonel Inf Irwan Budiana menyambut baik rencana tersebut. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat dan TNI dinilai dapat memperkuat pendekatan pembangunan di tingkat kewilayahan.

Perguruan tinggi memiliki kapasitas riset dan pengetahuan, pemerintah memiliki kebijakan dan program pembangunan, sementara masyarakat memiliki pengetahuan lokal serta pengalaman dalam mengelola potensi wilayah. TNI melalui jaringan kewilayahannya juga memiliki kedekatan dengan masyarakat hingga tingkat kampung.

Pertemuan kemudian berkembang dalam diskusi mengenai potensi wilayah Fakfak, kebutuhan masyarakat serta dukungan yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program Ekspedisi Patriot di Kabupaten Fakfak.

Dari unsur Korem 182/JO hadir Letkol Inf Eko Handono, Letkol Inf Ahmad Nasudin, Mayor Cku Netto, Kapten Alin Anwar dan Kapten Frengky.

Sementara Tim TEP Unpad di antaranya diwakili Edi, Achmad Buchori, Heksa, Prof Edward selaku dewan pembina, serta Ashal dan Faizal dari tim ahli kewirausahaan.

Lima sektor yang menjadi fokus ekspedisi mencakup pengelolaan dan pemetaan potensi air, pengembangan energi untuk mendukung aktivitas masyarakat, penguatan sektor pangan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan, pelayanan, pemasaran dan akses pasar.

Pendekatan tersebut diarahkan agar potensi yang dimiliki Fakfak tidak berhenti pada pemetaan, tetapi dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Fakfak memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan ekonomi, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, kelautan hingga potensi energi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara terintegrasi dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan membuka akses terhadap pasar serta teknologi.

Melalui sinergi tersebut, Ekspedisi Patriot Unpad diharapkan dapat menghasilkan pemetaan dan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah Fakfak.

Korem 182/JO siap mendukung koordinasi di tingkat kewilayahan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan pengetahuan akademik, potensi lokal dan kekuatan kewilayahan dalam mendorong pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Fakfak.***

The post TNI Siap Dukung Ekspedisi Patriot Unpad Petakan Potensi Wilayah Fakfak appeared first on Infofakfak.com.

Reporter: Amryn Landupa

INFOFAKFAK.COM, – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberikan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan dan penguatan tata kelola kelembagaan bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Distrik Kramongmongga. Rabu, 9 September 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola dalam menjalankan kelembagaan serta tata kelola koperasi.

Kepala Distrik Kramongmongga, Husin Iha, S.Sos., M.M., menilai bimtek tersebut penting bagi para pengelola Kopdes Merah Putih.

Menurut Husin, pengelola perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola kelembagaan agar koperasi dapat dijalankan secara tertib dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ia berharap materi yang diberikan dalam bimtek dapat menjadi bekal bagi pengelola dalam menjalankan Kopdes Merah Putih di wilayah Distrik Kramongmongga.

Penguatan tata kelola kelembagaan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberadaan Kopdes Merah Putih agar dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bimtek tersebut juga diharapkan dapat membantu pengelola memahami tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kelembagaan koperasi secara berkelanjutan.***

The post Dinas Koperasi dan UKM Berikan Bimtek Tata Kelola Kopdes Merah Putih di Kramongmongga appeared first on Infofakfak.com.