Home / Headline / Ternyata, Pematokan Batas Tanah Adat Secara Sepihak Sudah Kali Keempat

Ternyata, Pematokan Batas Tanah Adat Secara Sepihak Sudah Kali Keempat

Suasana pertemuan membahas pencaplokan tanah adat pada Selasa (31/7) malam
Suasana pertemuan membahas pencaplokan tanah adat pada Selasa (31/7) malam

INFOFAKFAK.COM, FAKFAK_ Pemerintah Kabupaten Fakfak siap melayangkan gugatan hukum, jika masalah pencaplokan dan klaim sepihak atas tanah adat Mbaham Matta oleh Suku Irarutu, nantinya merugikan masyarakat Fakfak.

Penegasan ini disampaikan Staf Khusus Bupati Fakfak Bidang Polhukam, Rudolf Michael, yang memimpin pertemuan bersama Dewan Adat Mbaham Matta, perwakilan Raja Arguni, perwakilan Pemda Fakfak, dan masyarakat adat di sekitar Kampung Mitimber, Distrik Mbaham Ndandara, yang dilaksanakan di kediaman Akad Sasim di Kampung Mitimber Distrik Mbaham Ndandara, Selasa (31/7) malam.

Pemerintah Daerah telah melakukan langkah – langkah khususnya masalah tapal batas administrasi pemerintahan, dan Bupati sudah siap melakukan langkah terakhir, yaitu gugatan hukum apabila ada keputusan yang merugikan Kabupaten Fakfak. Bupati telah mengarahkan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Fakfak, Kepala Distrik Bomberay dan Kepala Distrik Tomage, untuk mengambil langkah awal,” jelas Rudolf, yang juga mantan Kapolres Fakfak ini.

Menurut Rudolf, selama ini Pemda sesungguhnya tidak pernah mencampuri batas wilayah adat manapun, tapi sebaliknya, batas wilayah adat juga tidak serta merta lantas dijadikan sebagai patokan wilayah administrasi pemerintahan.

Saat ini, masyarakat adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak merasa terusik akibat dari dipasangnya patok batas tanah adat oleh masyarakat Suku Irarutu yang dianggap dilakukan secara sepihak, pada Jumat (27/7) lalu. Suku Irarutu memasang patok batas tanah adat di Kampung Mitimber, Distrik Mbaham Ndandara. Padahal, lokasi Distrik Mbaham Ndandara jauh dari perbatasan Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Sirset Gwas Gwas, meminta Pemda Fakfak lebih aktif menyelesaikan masalah yang sangat mendasar ini.

“Mereka sudah melakukan pemalangan sebanyak 4 kali. Untuk itu, Pemda harus segera mengirim surat protes atau penyesalan kepada Pemda Teluk Bintuni. Cukup sudah,  jangan terjadi hal seperti ini lagi,” tegas Sirzet, yang sebelumnya sempat melontarkan ancaman perang, jika tak menemukan solusi masalah tersebut. “Selain itu, Pemda harus segera memasang patok batas pemerintahan Kabupaten Fakfak di Gunung Fundai dalam waktu dekat,” pintanya.

Dalam pertemuan tersebut, sambil menunggu perkembangan langkah-langkah yang diambil Pemda Fakfak, patok batas tanah adat yang dipasang oleh masyarakat Irarutu pada Jumat (27/7) lalu, tidak dicabut, agar tidak menimbulkan bentrokan antar masyarakat adat. Hal ini diusulkan oleh Abu Thalib Pauspaus, Perwakilan Raja Petuanan Arguni.

Sementara itu, Abdul Karim Woretma, dari Komisi I DPRD Kabupaten Fakfak yang turut hadir sejak awal, meminta semua pihak serius menyelesaikan masalah ini.

“Ini masalah serius, masalah hak ulayat. Kami tentu tersinggung. Mereka bisa memasang patok batas tanah adat dengan melewati 3 wilayah hukum di 3 distrik, yakni Distrik Tomage, Distrik Bomberay dan Distrik Mbaham Ndandara. Ini mencoreng harga diri. Masalah ini harus segera tuntas,” ujar Karim.

Disinggung ada dugaan bahwa, klaim sepihak ini karena ada Indikasi adanya simpanan kekayaan alam di daerah tersebut, Karim mengaku tidak memiliki datanya.

“Ada isu seperti itu, tapi kami tidak punya datanya,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Senin (30/7), telah dilangsungkan pertemuan antara Kabag Pemerintah dan Otda Setda Fakfak, Pemerintah Distrik Bomberay, Pemerintah Distrik Tomage dan Pemerintah Distrik Baham Ndandara, Petuanan Raja Arguni, perwakilan suku Irarutu yg tinggal di Tomage dan Otoweri, serta masyarakat Mbaham Ndandara.

Dalam pertemuan Senin tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Distrik Bomberay, Lud Masrur Kamudi, dihasilkan kesimpulan antara lain, meminta Pemda segera menyampaikan protes kepada Pemda Teluk Bintuni, mempercepat pertemuan antara Dewan Adat Mbaham Matta dan dewat adat di Kabupaten Teluk Bintuni, serta meminta kepada saudara-saudara Mbaham Matta dan Irarutu yang berdiam di Kabupaten Fakfak, untuk menahan diri.

Pertemuan yang berakhir pada 22.45 WIT ini, turut dihadiri oleh Kepala Bagian Pemerintahan Otonomi Daerah Setda Fakfak, Abdul Kadir Ruslan Rumoning, S.Sos. M.Si., Sekretaris Distrik Bomberay, Lud Masrur Kamudi S.I.P., M.Si., Plt. Kepala Distrik Tomage, Abuhari Bauw, Sekretaris Distrik Mbaham Ndandara, Ibrahim Muri, anggota DPRD Fakfak, Baguna Palisoa dan Abdul Karim Woretma, staf Peradilan Adat Dewan Adat Mbaham Matta, Apnel Hegemur, Mayor Mitimber, Kadir Sasim, Kompol. M Tanasale, Kapolsek Bomberay, Ipda Wawan Kurnadi S.Tr.K dan puluhan masyarakat adat Mbaham Matta. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Suasana aksi dengan latar belakang pintu ruang sidang paripurna yang dipalang massa

Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Ancam Perang, Pemda Akan Kirim Surat Protes

INFOFAKFAK.COM, FAKFAK_ Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Sirzet Gwas Gwas, mengancam akan perang, jika masalah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>