Home / Headline / Menakar Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD

Menakar Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD

Sekretaris Kabupaten Fakfak, H. Nasrun P Elake
Sekretaris Kabupaten Fakfak, H. Nasrun P Elake

Fakfak_  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, diantaranya mengatur masalah hak perumahan dan biaya “angkot” wakil rakyat. Berapakah nilainya?

Beberapa waktu lalu, wartawan berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, H. Nasrun P Elake mengenai masalah hak pimpinan dan anggota DPRD atas tunjangan perumahan dan transportasinya ini.

“Selama ini untuk tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Fakfak, sudah dapat. Besarannya 16 juta perbulan untuk pimpinan, dan untuk anggota 15 juta perbulan,” ujar Nasrun.

Nasrun menambahkan, bahwa sesua pasal 15i PP 18 / 2017, perumahan dan transportasi memang hak DPRD. Jika pemerintah daerah belum menyediakan rumah dinas, maka diberikan uang sewa rumah dinas. begitu juga untuk transportasinya.

“Untuk besarannya, nanti diatur dalam Peraturan Bupati. Nilainya tidak boleh melebihi tunjangan yang diberikan oleh tingkat propinsi. Dan Fakfak adalah daerah yang pertama kali membahas ini dengan propinsi. Jadi kami masih menunggu keputusan besaran yang propinsi berikan kepada DPRD Propinsi, baru kita bisa tetapkan. Perbup masih menunggu Pergub,” jelas Sekda.

Dijelaskan pula oleh Sekda, bahwa DPRD Fakfak mengajukan tunjangan transportasi sebesar 19 hingga 23 juta perbulan. Namun tentu saja, besaran tunjangan ini masih menunggu besaran tunjangan bagi DPRD propinsi.

Jika nanti tunjangan transportasi ini diberikan dalam bentuk uang, maka konsekwensinya anggota dewan harus mengembalikan mobil plat merah dan sopirnya yang selama ini mereka pergunakan.

“Mereka memakai mobil sendiri dengan BBM dan sopir yang digaji dari uang tunjangan itu. Tidak boleh lagi menggunakan mobil milik pemerintah,” ujar Nasrun. “Namun untuk pimpinan dewan, disediakan mobil dinas jabatan,” imbuhnya.

Menurut Nasrun, jika ditilik dari untung rugi, maka sebenarnya negara lebih untuk jika untuk transportasi ini, diwujudkan dengan mobil dinas.

Meski begitu, merujuk pada pasal 13 ayat 5 pada PP 18 Tahun 2017 , kendaraan dinas jabatan dan rumah dinas, harus dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.

Jika anda menjadi anggota dewan yang terhormat, manakah pilihan anda, menempati rumah sendiri namun menerima uang sewa setiap bulannya, atau menempati rumah dinas dengan segala kelengkapannya? Dan, memakai mobil dinas yang ditanggung BBM dan sopirnya, atau memakai mobil sendiri namun menerima uang sewa perbulannya? (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Pelantikan eselon IV, III dan II di Lapangan Basket Indoor, Fakfak.

Bupati Minta Wabup dan Sekda Tertibkan Pegawai Mangkir Kerja

Fakfak_ Dalam pelantikan pejabat eselon IV, III dan II Jumat (21/4) kemarin, Bupati Fakfak, Drs. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>