Home / Headline / Penjelasan Kajari Fakfak Terkait Bantahan Susanto

Penjelasan Kajari Fakfak Terkait Bantahan Susanto

Punggawa penegak hukum di Kejari Fakfak
Punggawa penegak hukum di Kejari Fakfak

Fakfak_ Kepada wartawan di Fakfak, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Rilke Jeffy Huwae, SH. MH., yang saat ini menghadiri acara di Kaimana, mengirimkan penjelasan atas tanggapan Direktur LSM PASTI Indonesia, Susanto, yang berjudul “Tanggapan Susanto: Bantahan Kajari Fakfak Dinilai Aneh” yang telah dimuat di media massa.

Kajari memberikan penjelasan bahwa, tidak adanya laporan dari Pak Donatus atau orang yang mengatasnamakan Pak Donatus, itu merupakan fakta.

“Saya tidak ada kepentingan pribadi dengan masalah yang terjadi. Tetapi karena institusi Kejaksaan Negeri Fakfak turut disebut, maka saya perlu memberikan penjelasan kepada wartawan. Tidak ada laporan dugaan mark up perayaan HUT Fakfak ke 113 yang masuk ke Kejari Fakfak. Yang harus dibedakan adalah, ada perbedaan pada laporan dan informasi,” ujar Kajari.

Selanjutnya ditambahkan, “Yang dilidik oleh Kejari Fakfak adalah, dugaan mark up pengadaan sound system pada Sekretariat Daerah (Setda) Fakfak, bukan anggaran pelaksanaan HUT Fakfak ke 113. Pengguna anggaran proyek pengadaan sound system adalah Sekretarsis Daerah, dalam hal ini almarhum Husen Thofer, bukan panitia pelaksana HUT Fakfak,”

Dijelaskan pula, agar segala sesuatu jelas, masyarakat dihimbau untuk mengklarifikasi kinerja Kejari Fakfak hanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak.

“Terkait pernyataan mantan Kasi Pidsus kejari Fakfak, Junjungan Aritonang, SH., agar tidak membingungkan masyarakat, perlu saya sampaikan, yang berhak memberikan pernyataan pers di lingkungan Kejari Fakfak adalah Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, bukan Kasi Pidsus. Apalagi terkait kebijakan penanganan perkara,” jelas Kajari.

Pemberian penjelasan kepada pers, pada kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan KPK memang berbeda. Pada kejaksaan dan kepolisian, yang berwenang memberikan keterangan pers adalah langsung pimpinan atau kepala, kecuali ada perintah lain. Sedangkan di pengadilan dan KPK, karena masing masing anggota/hakim memiliki hak sendiri, masing-masing hakim bisa memberikan penjelasan. KPK biasanya memberikan penjelasan melalui juru bicara.

Yang umum terjadi ialah, jika institusi itu dipimpin oleh “ketua”, biasanya anggota bisa memberikan keterangan pers. Lain halnya jika institusi itu dipimpin oleh seorang “kepala”, maka informasi harus melaui “kepala”. (wah)

About Admin

Santun Mencerdaskan

Check Also

Kepala Kejaksaan enegeri Fakfak, Rilke Jeffry Huwae, SH. MH.

Skandal “Koperasi” DPRD Fakfak 3 Milyar Lebih Dibidik Kejaksaan

Fakfak_ Boleh percaya boleh tidak. Ternyata, baik mantan anggota maupun anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang ...

2 comments

  1. Benar fakfak tak pernah perubahan atas kepemimpinan bupati fakfak muhamad uswanas….uang meliaran di luncurkan ke daerah mbaham ini ke mana kan……aneh bupati yg menipu masyrakat… fakfak….kepala korupsi……ini benar bahwa dia bukan anak mbaham orang pendatang…bilang dia adalah patagar padahal….orang pendetang yg datang rampok hak anak orang fakfak di mbaham.

  2. Bupati fakfak adalah kepala korupsi di kabupaten fakfak..memang benar tak pernah ada perubahan di fakfak dalam 1 priode ini…..dia adalah muhamad uswanas bupati korupsi. Tolong semua elemen dan publik melihat dan menyelesaikan kasus yg tak pernah di selesaikan ada7 kasus ini…makan uang negara yg menyanngkut melliaran.dari urang negara untuk masyarakat fakfak..toh bupati fakfak yg memakanxa bagaikan kambing makan rumput…. sudah kenyang tapi mulutxa masih bergerak untuk makan..itu hidupnya bupati fakfak. ….semoga perkara yg di asutkan oleh bpk donatus nimbekindik berjalan baik. TUHAN PASTI BERSAMAMU BPK DONATUS.AMIN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>