Fakfak_ Mantan Ketua HMI Komisariat STIA Asy Syafi’iyah Fakfak, Rustam Rettob, menyatakan tidak setuju jika pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian penerimaan CPNS bagi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dengan minimnya lapangan kerja, membuat pekerjaan sebagai PNS masih menjadi favorit.
“Kalau memang disinyalir bahwa penerimaan CPNS sarat dengan penyimpangan, lebih baik dilakukan pengurangan kuota di daerah tersebut, bukan dihentikan sama sekali. Intinya, penerimaan CPNS sebaiknya jalan terus, sebab yang pensiun juga ada terus,” ujar Rustam, yang akan maju sebagai kandidat Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak ini.
Menurut bapak satu anak ini, pemerintah daerah harus lebih keras lagi untuk membuka lapangan pekerjaan yang produktif dan mampu menyerap tenaga kerja massal. Sebab, bukan rahasia lagi, bila yang diperlukan adalah tenaga kerja terampil dan ahli, masyarakat Papua akan ketinggalan gerbong.
“Pemerintah punya kewajiban membuka lapangan kerja bagi masyarakat Fakfak. Jangan sampai lapangan kerja justru dinikmati oleh tenaga terampil dan ahli dari luar Papua, sementara masyarakat Papua kurang memiliki akses pekerjaan,” tambah Rustam.
Lebih jauh dikatakan, jumlah penduduk yang produktif, yakni manusia yang berusia antara 15 sampai 65 tahun, lebih banyak daripada penduduk berusia non produktif. Dengan begitu, mereka membutuhkan pekerjaan.
Menurut Rustam, penghentian penerimaan CPNS bisa jadi akan berdampak buruk, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, bahkan instabilitas keamanan daerah. Dan jika tidak disikapi dengan arif, masyarakat bisa tidak percaya kepada pemerintah pusat dan masalah ini bisa membuka pintu disintegrasi bangsa yang memang rentan di Papua. (wah)